Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 04 Januari 2017 16:19 WIB

SP PLN Tolak Klausul Take or Pay Rugikan PLN, Tarif Listrik Jadi Mahal

Jakarta, Hanter-- Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) menolak klausul kebijakan wajib membeli listrik atau take or pay kepada listrik milik Independent Power Producer (IPP). Pasalnya kebijakan ini sangat merugikan PLN dan mengakibatkan harga listrik yang diterima masyarakat akan menjadi semakin mahal.
 
Soalnya, kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda saat konfrensi pers, Rabu (4/1), setiap komponen biaya listrik dibebankan kepada harga jual listrik ke masyarakat. Selain itu dikhawatirkan terjadinya pemadaman listrik.
 
Salah satu kerugian PLN akibat adanya listrik swasta itu adalah PLTU Bukit Asam (4x65 MW),  Sumsel, yang sejak 2 November 2016 lalu harus dimatikan atau shut down. Akibatnya PLN mengalami kerugian miliaran rupiah.  
 
"Untuk mencegah kerugian yang semakin besar, kami meminta direksi PLN untuk menghilangkan atau membatalkan klausul take or pay dalam setiap perjanjian jual beli listrik dengan pihak swasta. Hanya pembangkit yang lebih andal dan murahlah yang terlebih dahulu mendapat prioritas untuk dioperasikan dan masuk sistem sesuai dengan merit order yang optimal," kata Jumadis.
 
Menurutnya, sejak IPP China Sumsel 5 mulai beroperasi pada 29 November 2016 yang lalu, terjadi daya pembangkit yang berlebih pada sistem Sumsel. Akibatnya PLTU Bukit Asam harus di stop (shutdown).
 
Masuknya pembangkit swasta melalui Power Purchase Agreement (PPA), sebaiknya menurut SP PLN maksimal hanya 20% dari total pembangkit yang dioperasikan sehingga keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan dapat optimal.
 
Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 2, kelistrikan termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara mulai dari hulu di pembangkit sampai sisi hilir di distribusinya.
 
Jumadis memperkirakan, kasus di Sumsel bisa saja terjadi di Pulau Jawa-Bali. Sebab, dalam RUPTL, akan ada pasokan listrik yang masuk sekitar 20.000 MW dan 15.000 MW itu dipasok oleh pembangkit milik swasta. "Potensi itu ada di Jawa, pembangkit PLN digantikan pembangkit swasta," imbuh dia.
 
Harga Gas
 
SP PLN juga menuntut gas alam diturunkan harganya untuk domestik sehingga harga listrik bisa lebih murah. Sebaiknya, pengelolaan migas  nasional dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.  "Kami juga menuntut agar Pemerintah menghentikan eksport gas alam sehingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi,” kata Jumadis.
 
Terkait pernyataan Presiden Jokowi harga listrik mahal karena ada calo, SP PLN sependapat. “Betul kata Presiden ada calo sehingga listrik jadi mahal. Kami akan membantu manajemen untuk menberantas calo/broker itu,” papar Jumadis. 


(Akbar)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats