Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 12 Januari 2017 12:10 WIB

Marwan: Ada Kolusi Penguasa dan Pengusaha di Klausul Take or Pay PLN

Klausul Take or Pay  Rugikan PLN,
Jakarta, HanTer-- Pengamat energi Marwan Batubara mencurigai ada kolusi antara penguasa dan pengusaha sehingga PT PLN (Persero) mau tidak mau harus melaksanakan klausul take or pay (Top) atau kewajiban membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta dalam kontrak jual-beli dengan PT PLN.

Padahal klausul itu, kata mantan Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) ini, dalam jangka panjang sangat merugikan dan mengerdilkan peran PLN sebagai perusahaan milik negara.  Juga akan merugikan rakyat, karena tarif listrik menjadi mahal.

“Saya mencurigai ada kolusi antara penguasa dan pengusaha dalam klausul ini, sehingga direksi PLN tidak berdaya menerima top yang sudah jelas-jelas akan merugikan, karena diatas kertas skema jual beli listrik ini tidak efisien,” kata Marwan pada acara focus group discussion (FGD) Take Or Pay Listrik Swasta, yang digelar Serikat Pekerja (SP) PLN di Jakarta, Rabu (11/1).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) ini,  dalam pembelian solar atau gas, PLN membeli dengan harga lebih mahal karena disana banyak kepentingan. “Ada oknum penguasa yang mendapat keuntungan dari pembelian BBM ini," kata Marwan.

Ia menambahkan, dengan peran perusahaan BUMN yang lebih dominan dalam penyediaan listrik di Indonesia, maka harga listrik bisa menjadi lebih murah dibanding dengan yang terjadi saat ini. "Ini harus ada keberanian dan konsistensi dari pemerintah. Jangan malah PLN itu dibuat tidak mampu dan memberi kepada swasta untuk membangun," tuturnya.

Sementara pengamat kelistrikan dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, bukan hanya persoalan take or pay yang menjadi masalah kelistrikan saat ini. Terlalu banyaknya porsi swasta di proyek listrik dikhawatirkan juga akan mempengaruhi harga listrik bagi masyarakat.

"Dalam proyek pembangkit 35 ribu megawatt pembangunan yang dlakukan swasta lebih banyak dibanding PLN, ini berbahaya. Jangan sampai pertumbuhan beban listrik yang diharapkan tidak sesuai, sehingga pembangunan pembangkit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan demand," katanya.

Harus Dievaluasi

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN Jumadis Abda mengemukakan, klausul top mesti dievaluasi. Pasalnya, klausul ini dinilai merugikan perusahaan serta membuat harga listrik di dalam negeri tak kompetitif.

Menurutnya, banyak kerugian yang dialami PLN akibat berlakunya klausul take or pay kepada listrik milik Independent Power Producer (IPP) atau swasta.

"Salah satu contohnya, sejak 2 November 2016 lalu PLTU Bukit Asam (4x65 MW) di Sumatera Selatan harus dimatikan atau shut down dan menyebabkan PLN mengalami kerugian," kata Jumadis di Jakarta, kemarin.


(Akbar)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats