Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 07 September 2017 10:10 WIB

Membebani Pertamina, Hentikan Tender BBM PSO

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo diminta untuk menghentikan kebijakan tender pengadaan BBM PSO (subsidi) karena sudah tidak relevan lagi diterapkan. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan SBY ini dinilai membebani PT Pertamina.

"Harga BBM PSO itu ditetapkan pemerintah, namun menjadi tidak relevan jika proses pengadaannya dan penetapan harganya dilakukan melalui proses tender," kataDirektur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara dalam acara Media Briefing terkait BBM PSO di Jakarta, Rabu (6/9/2017). Pada kesempatan ini tampil sebagai pembicara, Salamudin Daeng, Djoko Edi Abdurrahman, Komaidi N.

Menurut Marwan, penetapan tender itu memang memiliki dasar hukum, yaitu UU Migas no 22/2001, PP No 36/2004 dan Peraturan BPH Migas No 09/P/BPH Migas/XII/2005. Namun dasar hukum ini harus direvisi agar tidak lagi membebani PT Pertamina (Persero).

Selain itum Marwan menilai kebijakan ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang saat ini berkuasa untuk mendapatkan pencitraan, ingin diakui telah melakukan intervensi pada penetapan harga BBM PSO.

"Namun faktanya, Pertamina sebagai distributor dan penyedia BBM PSO harus nombok akibat harga yang ditetapkan pemerintah itu dianggap membebani BUMN tersebut." tegasnya.

Ia mengatakan, problem ini ada di tangan pemerintah yang sikapnya abu-abu, "Ini tidak lepas dari pencitraan yang tidak mau buruk tapi BUMN jadi korban. BUMN yang manapun itu termasuk Pertamina bukan milik pemerintah yang berkuasa, itu semua milik rakyat, kita ingatkan pemerintah harus menyadari bahwa ini perusahaan negara yang harus dilindungi," ucapnya.

Idealnya dalam pengadaan BBM PSO harusnya dilakukan oleh pemerintah seperti dalam pengadaan LPG 3 Kg. Tanpa melibatkan swasta, terbukti penyaluran gas melon ini berjalan cukup baik dan tidak merugikan Pertamina.

"Ini memang kebijakan yang benar dan relevan sesuai dengan amanat UU. Kan status BBM PSO sama dengan LPG 3 KG maka sepantasnya dalam proses pengadaaannya juga sama tanpa tender," ujarnya.


(Danial)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats