Di Publish Pada Tanggal : Selasa, 12 September 2017 11:05 WIB

Kiat Rizal Ramli Genjot Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen, yang akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor. Padahal, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Namun sayang, tim ekonomi di Kabinet Kerja yang dipimpinnya, tak mampu merealisasikan atau memenuhi keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Tim ekonomi tak mampu merubah wajah perekonomian kita menjadi lebih ‘cantik’. Padahal, jika ingin bekerja keras, serius, dan mau mengubah kebijakan ekonominya, pertumbuhan ekonomi bisa digenjot ke angka 65, persen.
Bagaimana caranya? Berikut kiat yang diberikan ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli.

“Jika pemerintah serius dan mau mengubah kebijakan ekonominya maka dalam dua tahun bisa digenjot perekonomian nasional mencapai 6,5 persen. Namun kebijakan pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kontra produktif di saat perekonomian itu tengah melambat, yaitu dengan melakukan kebijakan yang ketat. Dengan begitu tentu saja ekonomi nasional menjadi kian berat.

Padahal, lanjut mantan Menko Maritim ini,  di negara lain di Eropa, China dan lainnya kala ekonomi melambat justru perlu dipompa dan dilonggrakan. Misalnya, ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Nanti kalau ekonomi bergeliat juga pajak itu bisa naik dengan sendirinya,” kata Rizal di Jakarta.

Neoliberal

Menurutnya, mengubah perekonomian dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun sangat mungkin dilakukan. “Tetapi tidak boleh menggunakan pakem ekonomi neoliberal. Tidak boleh menggunakan obat dari Bank Dunia,” tegas dia.

Bagaimana caranya? “Perekonomian ini harus dipompa. Tapi bukan dipompa dengan anggaran. Melainkan dipompa dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operatie (BOO), dipompa dengan revaluasi asset, juga dipompa dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN, terutama di luar Jawa,” ujarnya.

Kemudian, lanjut mantan Menkeu era pemerintahan Gus Dur ini,  daya beli masyarakat juga harus dipompa. Selama ini semua pangan di Indonesia itu impor, hal itu yang membuat mahal sekali. “Harga gula saja 2 x harga internasional. Harga daging juga 2 x harga dunia, makanya semuanya jadi mahal,” tegas dia.

Sistem Kuota

Semua menjadi mahal, lanjut mantan Kabulog ini, karena sistem impor itu dikelola dengan sistem kuota dan pemegang cuma 6-7 orang kartel atau taipan yang sudah puluhan tahun menikmati untung ini. Mestinya, kata dia, sistemnya diubah menjadi skema tarif.  

“Jadi siapa pun boleh impor tapi harus menggunakan tariff untuk melindungi industri di Indonesia. Jangan dibiasakan ngeles, daya beli tidak turun, ini tidak turun. Yang kita kepengen ada tindakan nyata karena ini kecenderungannya melambat,” ujar Rizal.

Laju Kredit

Hal berikutnya yang menjadi kiat dia adalah laju kredit harus digenjot. Laju kredit, kata dia, jangan hanya bertumbuh 10 persen. Mesti dipompa, jika mau 6,5 persen, maka lajukreditnya bisa mencapai 15-17 persen. Tapi tetap harus prudent.

“Juga harus ada kebijakan terobosan lain tak hanya andalkan paket kebijakan ekonomi yang tak efektif ini. Karema selama ini tak berdampak. Ini kebijakan ece-ece. Harus ada kebijakan terobosan seeprti yang saya lakukan terhadap Garuda Indonesia dan dunia penerbangan Indonesia,” pungkasnya.

Kiat-kiat yang disampaikan Rizal Ramli untuk menggenjot pertumbuhan itu diapresiasi Iskandar Hadi. Dosen ekonomi di sebuah perguruan tinggi swasta ini menilai, kiat yang disampaikan Rizal Ramli itu hendaknya dilakukan Presiden Jokowi.

“Demi pertumbuhan ekonomi, demi meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat, Jokowi perlu mempertimbangkan kiat yang dilakukan Rizal Ramli. Apalagi pemerintahan Jokowi tinggal dua tahun lagi. Kalau pertumbuhan ekonomi bisa 6,5 persen saja, itu sudah mendekat angka 7 persen seperti yang dijanjikan Presiden saat kampanye pilpres lalu,” kata Iskandar.

Dia menilai selama ini Sri Mulyani cuma kejar atau meningkat pajak, padahal yang utama adalah menggenjot pertumbuhan. Kalau pertumbuhan bagus, otomatis rakyat akan bayar pajak, sehingga penerimaan pajak meningkat. “Inilah cara berpikir yang salah kaprah dan kurang cerdas,” paparnya.

Terpenting, lanjut Iskandar, jika tim ekonomi terutama Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani tak mampu menggenjot pertumbuhan lebih baik dari yang ditargetkan 5,4 % di 2018, ya direshuffle saja. Cari Menkeu baru yang bisa menggenjot pertumbuhan, gitu aja kok repot,” papar Iskandar.


(Danial)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus
free web stats