Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017 22:37 WIB

Pelaku Usaha Terancam 2 Miliar Jika Terbukti Salahgunakan Sertifikasi Halal

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H.Ikhsan Abdullah, SH, MH mengatakan, pelaku usaha bisa dikenakan sanksi berupa kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar jika ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal ternyata terdapat kandungan tidak halal/haram di dalamnya.

Perubahan kandungan bahan baku itu menunjukan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban.

"Tapi untuk sanksi itu ada tahapannya. Pertama diberikan peringatan tertulis, kedua denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal. Sehingga sanksi kurungan dan denda tidak bisa langsing diterapkan," kata H.Ikhsan Abdullah, SH, MH disela-sela menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Mandatory Sertifikat Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha" di Sentral Al-Jazeerah Restaurant Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Dalam diskusi ini hadir juga sejumlah pembicara yang fokus terkait produk halal. Diantaranya Dosen Program Studi Islam Universitas Indonesia (UI) Niken Iwani Surya Putri, Ketua Komunitas My Halal Kitchen, Melly Amalia dan Founder & CEO Halal Corner Community, Aisyah Maharani.

Ikhsan mengakui, saat ini industri halal Indonesia masih berjalan ditempat sehingga jauh tertinggal dari negara-negara lain seperti Korea, Taiwan dan Australia. Padahal sudah lewat 4 tahun Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disahkan. Tetapi sampai saat ini UU tersebut masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat.

"Akibatnya hingga saat ini UU JPH ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan produk halal," ujarnya.

Ikhsan menuturkan, pelaku usaha Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal kenyataannya saat ini industri halal sedang menjadi trend global atau life style. Sehingga pada tahun 2018 mendatang pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk asing yang telah berlabel halal.

Baik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal maupun yang di endorse oleh lembaga otoritas halal di Indonesia saat ini yaitu LPPOM MUI. "Hal ini disebabkan karena kurangnya awareness dari pelaku usaha kita terhadap produk halal serta kurangnya orientasi usaha untuk merebut pasar halal dunia," paparnya.

Ikhsan menegaskan, saat ini pihaknya paling rajin agar UU BPJH segera diterapkan. Tidak heran, pihaknya kerap mengadakan diskusi atau seminar untuk mengedukasi batapa pentingnya produk halal. Diantara diskusi yang dilakukannya dengan mengundang berbagai pihak diantaranya penguasa, MUI, dan LPOM MUI. Hal tersebut dilakukan agar industri halal bisa berkembang di Indonesia dan tidak menjadi pangsa pasar dari negara luar.

"Itu semua dilakukan agar mereka aware. Bahwa pentingnya industri halal justru untuk kebangkitan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut Ikhsan menuturkan, untuk mendapatkan sertifikasi halal tidaklah sulit dan mahal. Jika pun ada perusahaan yang menggunakan bahan baku tidak haram juga tidak dilarang asalkan ada berita acara yang disampaikan sehingga umat Islam tidak menjadi korban atau mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. "Intinya itu dilakukan agar umat Islam mengerti bahwa produk tersebut tidak halal," paparnya.

Ikhsan mengungkapkan, persiapan memasuki masa wajib sertifikasi yang ditandai dengan labelisasi sertifikat halal dan informasi produk tidak halal dimulai Oktober 2019 mendatang. Oleh karena itu sosialisasi dan edukasi terhadap UU JPH harus benar-benar sampai kepada dunia usaha dan masyarakat.

Karena hal ini akan berakibat hukum bagi pelaku usaha bila sampai batas waktunya tiba produk mereka belum bersertifikasi halal, maka Dunia Usaha akan terancam sanksi Pidana dan denda sekaligus.

Agar dunia usaha tidak dirugikan dan tetap berjalan dengan memperoleh sertifikasi halal atas produk-produknya, sambung Ikhsan, maka ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar tetap menjadi landasan, yaitu
LPPOM MUI tetap menjalankan kewenanganya melakukan Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH menyatakan telah siap melakukan Sertifikasi halal, yang ditandai dengan telah siapnya Auditor Halal.

"Menyongsong mandatori sertifikasi halal yang jatuh tempo 2019, maka BPJPH dituntut untuk dapat menjamin ketenangan, kenyamanan, dan kepastian bagi pelaku usaha (produsen) yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal," pungkasnya. 


(Safari)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats