Di Publish Pada Tanggal : Rabu, 05 Juli 2017 23:59 WIB

Carut Marut PPDB Online 2017

Jakarta, HanTer – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 mengalami banyak keluhan dari masyarakat, khususnya orangtua murid. Terlebih, setelah pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melimpahkan kewenangan PPDB 2017 kepada masing-masing daerah.

Tidak hanya persoalan teknis yang menjadi permasalahan klasik, sistem zonasi penerimaan siswa baru yang minim sosialisasi juga membuatnya kian carut-marut. Masalah ini, hampir merata di seluruh daerah. Fenomena ini belum termasuk dengan potensi kecurangan hingga pungutan liar (pungli) yang hampir selalu berulang setiap tahun.

Di Cimahi, Jawa Barat, misalnya. Pelaksanaan PPDB berlangsung penuh kekhawatiran lantaran sejak hari pertama dibuka, orangtua siswa tidak bisa mengakses website PPDB online. “Saya tidak bisa cek apakah anak saya diterima atau tidak, karena website PPDB online tidak bisa dibuka. Jangan sampai ini ada permainan,” kata Yati, di SMA Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat, Rabu (5/7/2017).

Yati pun heran masalah seperti ini terus dialami orangtua murid setiap tahun ajaran baru. Pemerintah, sebut dia, seperti tutup mata dan tidak melakukan pembenahan.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Website PPDB online yang tak bisa diakses membuat ratusan siswa harus rela antre hingga berjam-jam untuk bisa mendaftarkan diri ke sekolah pilihan mereka pada hari pertama.

Kasus ini, terjadi di SMKN 1 Wonosari Suramto di Gunung Kidul. Pihak sekolah pun mensiasatinya dengan menambah loket pendaftaran dan petugas untuk mempercepat antrean calon siswa. "Kami berupaya memberikan pelayanan optimal untuk memperpendek antrean," kata Ketua PPDB online SMKN 1 Wonosari Suramto.

Sementara di Tangerang, orangtua siswa geram karena pendaftaran yang dilakukan lewat PPDB online tidak ada bedanya dengan mendaftar langsung ke sekolah atau offline. Padahal, seharusnya PPDB online tidak hanya membuat penerimaan siswa jadi lebih transparan, tetapi juga efisien dan efektif. 

“Sama saja mas, saya harus bolak-balik juga ke sekolah untuk verifikasi berkas. Antreannya juga disamakan dengan pendaftar yang tidak lewat online, ini malah jadi kerja dua kali kita,” keluh Junaidi yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 11 Tangerang Selatan.

Tidak hanya itu, Junaidi juga kecewa karena baru mengetahui adanya sistem PPDB berbasis zonasi pada tahun ini. Seharusnya, kata dia, sosialisasi kebijakan baru dilakukan secara masif sehingga tidak membuat masyarakat bingung.

Sebagai informasi, sistem zonasi sekolah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam aturan ini dijelaskan, sekolah diwajibkan menerima semua calon siswa yang berdomisili masih satu wilayah dengan sekolah.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebelumnya menyatakan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 dilimpahkan ke setiap daerah dan menjadi kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. “Masing-masing itu untuk hal teknis diselesaikan di masing-masing daerah. Tetap ada konsultasi ke kita kalau kesulitan,” katanya.

Muhadjir mengaku wajar apabila kebijakan ini mendapat banyak protes, khususnya terkait dengan sistem zonasi.  “Namanya juga baru. Ini kan baru mau diterapkan tahun ini. Di lapangan pasti masih becek,” ucapnya.

 


(Abe)



Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats