Di Publish Pada Tanggal : Sabtu, 26 Agustus 2017 16:26 WIB

Tokoh Muda Golkar Minta KPK Tegas Terhadap Novanto

Jakarta, HanTer - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas terhadap Setya Novanto, tersangka dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Apalagi sejak menjadi tersangka, Ketua DPR tersebut belum menjalani pemeriksaan sebagai mana layaknya tersangka. 

"Kami meminta kepastian agar KPK secara sungguh-sungguh bisa menuntaskan kasus e -KTP dan tidak gentar menghadapi nama-nama besar termasuk Setya Novanto yang secara politik juga adalah Ketua DPR RI," kata Doli usai mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Doli menuturkan, dalam kasus e-KTP diharapkan agar KPK dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut, termasuk meningkatkan status dan kondisinya, terhadap orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, agar proses penegakan hukumnya tidak terganggu dan dapat berproses dengan baik. Kepastian itu penting karena saat ini banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kontroversi dan spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus e-KTP. 

"Kita tentu masih ingat soal Novel Baswedan, juga tewasnya Johannes Marliem, dan adanya dugaan upaya mempengaruhi putusan peradilan, yang sulit dikatakan tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP," tegasnya.

Doli mengakui memang benar ada orang atau bahkan pimpinan Golkar yang saat ini tersangkut masalah korupsi, dan ada juga kelompok yang mendukungnya. Namun hal merupakan persoalan individu oknum yang terkait, tidak ada urusannya dengan institusi Golkar.

"Partai Golkar adalah institusi yang sejatinya adalah penyampai aspirasi dan sama keinginannya dengan rakyat, yang sejatinya didirikan untuk kebaikan dan mendorong pencapaian cita-cita bangsa dan negara. Kami pastikan masih banyak tokoh, senior, pimpinan, dan kader Golkar yang anti, tidak suka, dan tidak mendukung praktik korupsi," paparnya. 

KPK telah menetapkan Setya sebagai tersangka kasus e-KTP.  Ia diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan pengadaan lewat Andi Narogong‎ dalam proses perencanaan dan pengadaan. Setya 

Novanto diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999  sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum menjadi tersangka, nama Setya Novanto sudah berkali-kali dalam persidangan terlibat dalam pusaran kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. termasuk dalam persidangan. Setya Novanto disebut turut serta terlibat bersama enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa,Irman dan Sugiharto yang saat ini telah divonis 7 dan 5 tahun penjara. 

Mereka  telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi, dan Andi Narogong. Irman adalah mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen Kemendagri. Sementara itu, Diah Anggraini merupakan eks Sekjen Kemendagri, Andi Narogong merupakan pengusaha, Drajat Wisnu ketua lelang proyek, dan Isnu Edhi Ketua Konsorsium PNRI. 


(Safari)




Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com

comments powered by Disqus

Google News - harianterbit.com
free web stats