Imbas dari Kerusuhan Capitol, AS Buka 25 Kasus Terorisme Domestik

Hermansyah
Imbas dari Kerusuhan Capitol, AS Buka 25 Kasus Terorisme Domestik
Pengunjuk rasa pendukung Presiden Donald Trump yang menyerang Capitol AS

Washington, HanTer - Para pejabat AS mengatakan bahwa 25 kasus terorisme domestik telah dibuka terkait serangan tengah pekan lalu di Capitol oleh pendukung Presiden Donald Trump.

Sekretaris Angkatan Darat AS Ryan McCarthy mengatakan kepada seorang anggota parlemen Demokrat bahwa mereka yang diselidiki diduga mengambil bagian dalam pemberontakan yang bertujuan untuk menutup Kongres.

Perwakilan Jason Crow, anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR, pasca berbicara dengan McCarthy mengatakan bahwa Pentagon mengetahui kemungkinan ancaman lebih lanjut yang ditimbulkan oleh calon teroris pada hari-hari, hingga pelantikan Presiden terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden pada 20 Januari.

"Senjata panjang, bom molotov, alat peledak, dan tali pengikat ditemukan yang menunjukkan bahwa bencana yang lebih besar dapat dicegah," kata Crow dalam ringkasan pembicaraannya dengan McCarthy.

McCarthy meyakinkan anggota parlemen jika Pentagon bekerja dengan penegak hukum lokal dan federal untuk mengkoordinasikan persiapan keamanan setelah "pelaporan ancaman penegakan hukum yang kurang tepat" menjelang Rabu lalu.

Akan tetapi, pejabat Pentagon mengatakan ada kekhawatiran bahwa anggota militer mungkin terlibat dalam protes tersebut. Al hasil, Pentagon juga meminta untuk meninjau semua anggota yang akan menjadi bagian dari pengamanan pelantikan Biden pada 20 Januari nanti. Pihak berwenang mengatakan untuk memastikan mereka tidak bersimpati pada teroris domestik.

Lima orang, termasuk seorang perwira Capitol, tewas setelah pengunjuk rasa pro-Trump menerobos gedung Capitol. Sementara itu, Departemen Kehakiman telah mendakwa hampir dua lusin orang terkait insiden Rabu itu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada hari Jumat mengatakan dia berbicara dengan panglima militer negara itu tentang mencegah Trump yang "tidak stabil" untuk memulai permusuhan militer atau memerintahkan serangan nuklir.

Pelosi menyebut Trump sebagai "presiden yang tidak terpengaruh," menambahkan bahwa presiden harus dilarang menggunakan kode yang ditugaskan untuk meluncurkan senjata nuklir Amerika.

Tindakan tersebut diambil oleh kantornya dalam sebuah surat kepada Partai Demokrat di bawah bagian berjudul "Mencegah Presiden yang Tidak Bermasalah dari Menggunakan Kode Nuklir".