Pasca Kudeta Militer Petugas Medis Myanmar Mundur Massal di Tengah Krisis Covid-19

Hermansyah
Pasca Kudeta Militer Petugas Medis Myanmar Mundur Massal di Tengah Krisis Covid-19
Para pekerja medis berpose selama protes menentang kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi di Rumah Sakit Umum Yangon

Yangon, HanTer - Petugas kesehatan garis depan lebih dari 70 fasilitas medis di seluruh negeri mengumumkan pengunduran diri mereka secara massal sebagai respon dari kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Myanmar yang sah.

Penggulingan pemerintah sipil oleh militer Myanmar baru-baru ini terjadi dengan latar belakang wabah Covid-19 yang baru saja dikendalikan. Petugas kesehatan garis depan dari lebih dari 70 unit medis dan rumah sakit di seluruh negeri, pda Rabu (3/2/2021) mengumumkan pengunduran diri mereka dan menolak bekerja untuk rezim militer.

Perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran baru tentang respons virus Corona di Myanmar dan program vaksinasi, yang dimulai pada 27 Januari, beberapa hari sebelum kudeta terjadi.

“Saya sangat lega bisa mendapatkan vaksin beberapa hari lalu. Tapi masa depan kita bergantung pada bagaimana negara itu dijalankan. Kami tidak ingin kembali ke kegelapan setelah tinggal dalam terang untuk beberapa waktu,” kata seorang dokter berusia 29 tahun yang bergabung dalam aksi mundur bersama dan meminta namanya untuk tidak disebutkan.

“Dia juga mengatakan bahwa petugas kesehatan tidak ingin bekerja untuk rezim yang melancarkan kudeta militer. "Maksud kami gerakan ini menghentikan mekanisme pemerintahan ini. Meskipun kami, para dokter medis, memprakarsai langkah tersebut, kami ingin departemen lain dari pemerintah juga berpartisipasi. Jika lebih banyak departemen terlibat dalam kampanye pembangkangan sipil, kami yakin bahwa mesin pemerintah yang diambil alih oleh militer akan berhenti berjalan," tambahnya.

“Bagi petugas kesehatan, ini membuat frustrasi mental. Kami telah bekerja selama pandemi, dan sekarang kudeta militer ini telah terjadi. Rasanya kita berada di era ketidakpastian,” katanya.

Dokter lain yang juga berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kudeta itu akan menghancurkan moral para profesional medis. “Kudeta militer pasti akan menurunkan motivasi ratusan ribu petugas kesehatan yang berada di garis depan perang melawan Covid-19. Relawan, terinspirasi oleh Aung San Suu Kyi, mempertaruhkan hidup mereka untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 ini. Akankah banyak orang dengan senang hati mendaftarkan diri untuk menjadi relawan dengan Min Aung Hlaing? Saya kira tidak,” katanya.

Hingga saat ini, Myanmar telah melaporkan 140.644 total kasus Covid-19 dan telah terjadi 3.146 kematian karenanya, meskipun kapasitas pengujian relatif rendah. Wabah tampaknya telah dikendalikan dalam beberapa pekan terakhir.

Pada bulan Oktober, November, dan awal Desember, Myanmar melaporkan sebanyak 1.500 kasus setiap hari, terkadang hingga 9 persen dari semua tes kembali positif. Pada bulan Januari, angka tersebut turun menjadi sekitar 300 kasus per hari, dengan angka positif yang konsisten sekitar 2-3 persen. Pada Selasa misalnya, baru ada 310 kasus baru yang diumumkan dengan rate positif 2,5 persen.

Peluncuran vaksinasi dimulai minggu lalu, dengan petugas kesehatan garis depan dan pejabat tinggi pemerintah diberikan prioritas akses dari 1,5 juta dosis yang disumbangkan oleh pemerintah India.

Sebagian besar menerima suntikan pertama dari dua suntikan pada saat kudeta. Myanmar telah menandatangani perjanjian dengan India untuk membeli cukup vaksin Oxford-AstraZeneca untuk menginokulasi 15 juta orang dari populasi 55 juta itu.


Gangguan terhadap layanan kesehatan

Bandara Internasional Yangon dilaporkan ditutup hingga Mei. Penerbangan komersial internasional telah dilarang oleh pemerintah sipil sejak Maret untuk mencegah impor virus, tetapi penerbangan repatriasi dan penerbangan kargo masih berjalan, termasuk pengiriman alat medis.

Menurut Kedutaan Besar Myanmar di Malaysia, penerbangan bantuan untuk warga yang mencoba kembali dari Kuala Lumpur ke Yangon akan terus berlanjut, meskipun beberapa dijadwalkan ulang. Seorang pejabat kesehatan mengatakan kepada The Myanmar Times bahwa kementerian kesehatan belum mendengar adanya perubahan pada jadwal vaksin dan menganggap mereka akan tiba sesuai rencana.

"Negara-negara Barat, seperti Australia, yang mungkin berencana untuk menyumbangkan vaksin ke Myanmar mungkin mundur, mengingat pengambilalihan tersebut," kata seorang analis yang berbasis di Yangon, yang meminta untuk berkomentar tanpa menyebut nama.

Pemerintah Australia sebelumnya berjanji untuk mendukung akses ke vaksin Covid-19 yang aman dan efektif untuk negara-negara Asia Tenggara, termasuk Myanmar.

Menteri Luar Negeri Marise Payne baru-baru ini mengatakan Australia akan terus mendukung rakyat Myanmar selama "masa sulit ini", termasuk dengan vaksinasi Covid-19.

Kembali ke dokter kedua, ia mengungkapkan keprihatinannya atas hilangnya dana asing. “Sistem perawatan kesehatan Myanmar sangat bergantung pada pendanaan eksternal dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia. Karena kudeta, kemunduran politik, jika bantuan asing untuk sektor kesehatan dikurangi atau dihentikan, itu akan berdampak besar pada proyek kesehatan masyarakat, beberapa di antaranya sangat penting bagi komunitas yang rentan,” katanya.

Pemerintah militer sebelumnya memiliki rekam jejak menolak bantuan asing, bahkan dengan kerugian yang sangat besar bagi warga negara biasa. Pada tahun 2008, pemerintah militer selama berhari-hari menolak untuk mengizinkan bantuan internasional setelah Topan Nargis, yang diperkirakan menelan korban jiwa hampir 140.000.

Dokter kedua juga mengatakan dalam jangka pendek, akan ada gangguan pada layanan kesehatan, karena pekerja medis keluar secara massal. Ketika pemerintah militer merebut kekuasaan minggu ini, mereka mengganti sebagian besar menteri sipil dengan orang yang ditunjuk militer. Hanya tiga menteri yang digantikan bawahan langsung, termasuk menteri kesehatan.

Analis setuju bahwa kudeta akan berdampak pada kementerian kesehatan itu sendiri, di mana sistem kesehatan masyarakat sangat kewalahan dalam menangani pandemi. Sistem perawatan kesehatan Myanmar saat ini juga terbelakang karena bertahun-tahun diabaikan oleh rezim militer.