Aung San Suu Kyi Terkena Dakwaan Pidana Tambahan

Hermansyah
Aung San Suu Kyi Terkena Dakwaan Pidana Tambahan
Pengunjuk rasa memegang poster pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi.

Jakarta, HanTer - Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi telah didakwa pidana baru di saat tindakan keras terhadap pendukungnya terus berlanjut di seluruh negeri.

"Suu Kyi telah didakwa lagi berdasarkan pasal 25 dari undang-undang manajemen bencana alam," kata pengacaranya Min Min Soe setelah dia mengambil bagian melalui tautan video dalam sidang pengadilan online di ibu kota Naypyidaw pada hari Senin (12/4/2021). "Dia telah didakwa dalam enam kasus secara keseluruhan - lima dakwaan di Naypyidaw dan satu di Yangon," tambah pengacara itu.

Min Min Soe mengatakan Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah di Naypyidaw, muncul melalui tautan video itu dalam keadaan sehat. Penerima Nobel berusia 75 tahun itu telah meminta pengadilan untuk diizinkan bertemu dengan pengacaranya secara langsung.

Sementara itu, para pendukungnya telah melakukan protes nasional setiap hari sejak kudeta militer 1 Februari, menuntut pembebasan Suu Kyi dan pemulihan pemerintahan sipil. Pasukan junta telah menerapkan kekerasan termasuk penggunaan peluru karet, peluru tajam, granat dan penahanan untuk menekan para pengunjuk rasa.

Dalam salah satu hari paling berdarah kerusuhan sejauh ini, pada hari Jumat lebih dari 80 pengunjuk rasa dibunuh oleh pasukan keamanan di selatan kota Bago. Lebih dari 700 warga sipil telah tewas dalam waktu hanya 70 hari sejak kudeta, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Kelompok pembela hak asasi manusia mengatakan lebih dari 3.000 orang telah ditangkap dalam periode ini.

Terlepas dari tindakan keras, pengunjuk rasa terus berunjuk rasa dan pada hari Senin - malam perayaan tahun baru umat Buddha di Myanmar - protes baru meletus di kota terbesar kedua Mandalay serta di Kalay, di utara. Di pusat bisnis utama, Yangon, sejumlah bus angkutan kota dibakar.

Tindakan keras berdarah oleh pasukan keamanan di bawah komando Junta telah mendapat kecaman internasional yang meluas dan seruan untuk menahan diri - serta sanksi dari beberapa negara terhadap angkatan bersenjata Myanmar dan kepentingan bisnis mereka yang luas.

Myanmar diperintah oleh militer hingga 2011, ketika Suu Kyi mengakhiri pemerintahan junta dan memperkenalkan apa yang disebut reformasi. Dia pernah menjalani tahanan rumah sebelumnya.

Partainya, bagaimanapun, membina hubungan dekat dengan militer sejak awal aktivitasnya dan membentuk aliansi dengan perwira militer senior. Dia mendukung militer dalam kampanye genosida mematikan terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara bagian barat Rakhine.

Sebelumnya, Suu Kyi juga membela kekejaman militer terhadap orang-orang Rohingya di pengadilan tinggi PBB di Den Haag pada Desember 2019.