Pasca Kontroversi Kewarganegaraan Ganda Perdana Menteri, Kamboja Bergegas Ubah UU
Foto : Perdana Menteri Kamboja Hun Sen

Jakarta, HanTer - Kamboja bergerak untuk mengubah konstitusinya untuk membuat kewarganegaraan ganda menjadi tidak mungkin bagi pemegang empat posisi teratas kerajaan, media lokal melaporkan pada hari Selasa (12/10/2021).

Pemerintah Perdana Menteri Hun Sen baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang di mana perdana menteri dan kepala Senat, Majelis Nasional, dan Dewan Konstitusi tidak dapat memiliki kewarganegaraan ganda, menurut harian Khmer Times.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk “menghindari campur tangan asing dan menunjukkan kesetiaan kepada bangsa” dan telah disahkan oleh Raja Norodom Sihamoni setelah disetujui oleh Kabinet, kata laporan itu.

Phay Siphan, juru bicara pemerintah, menjelaskan pekan lalu bahwa undang-undang mengamanatkan bahwa perdana menteri, semua anggota badan legislatif, dan Dewan Konstitusi harus hanya memiliki satu kewarganegaraan Khmer saat lahir.

Dia mengatakan undang-undang tersebut juga mengharuskan presiden dan wakil presiden Komite Pemilihan Nasional untuk memiliki kewarganegaraan Khmer saat lahir, menurut harian Phnom Penh Post.

Desakan Kamboja untuk mengamandemen undang-undang itu terjadi setelah surat kabar yang berbasis di Inggris, Guardian, menuduh Sen memiliki kewarganegaraan Siprus Selatan.

Laporan tersebut mengutip Pandora Papers, yang baru-baru ini dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists, dan kemudian ditarik kembali.

Elisabeth Ribbans, editor pembaca di Guardian, mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Kamboja yang mengatakan bahwa publikasi tersebut telah mengambil “tindakan segera untuk memperbaiki kesalahan ini,” lapor Phnom Penh Post.

"Saya dapat meyakinkan Anda bahwa kesalahan itu diberitahukan kepada saya oleh staf editorial Guardian sendiri kemarin dan artikel itu diubah dan diberi catatan kaki yang sesuai," katanya.