Pasca Kudeta, Militer Sudan akan Segera Membentuk Pemerintahan Baru
Foto : Jenderal Abdel Fattah al-Burhan

Jakarta, HanTer - Tentara Sudan pada Kamis (4/11/2021) mengatakan pembentukan pemerintahan yang baru sudah dekat, menyusul pengambilalihan militer pekan lalu yang memicu kecaman internasional dan protes massal anti-kudeta di negara tersebut.

Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan presiden otokratis Omar al-Bashir 2019, pekan lalu membubarkan pemerintah, menahan kepemimpinan sipil dan menyatakan keadaan darurat.

Perebutan kekuasaan militer pada 25 Oktober mendorong mediator lokal dan internasional untuk mendorong kompromi antara kedua belah pihak. "Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional. Pembentukan pemerintah sudah dekat," kata penasihat media al-Burhan Taher Abouhaga TV Sudan.

Sudan sejak Agustus 2019 diperintah oleh dewan sipil-militer bersama sebagai bagian dari transisi yang sekarang tergelincir ke pemerintahan sipil penuh.

Perpecahan yang semakin dalam dan ketegangan yang telah lama membara antara militer dan warga sipil telah merusak transisi tersebut.

Kudeta pekan lalu memicu protes massa nasional terhadap militer, demonstrasi disambut oleh tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan, yang mengakibatkan setidaknya selusin orang tewas dan puluhan terluka.

Kekuatan dunia menuntut kembalinya pemerintahan sipil dengan cepat, dan membuat pemotongan bantuan hukuman yang akan memukul keras di negara yang sudah terperosok dalam krisis ekonomi yang mengerikan itu.

Para diplomat Barat telah menyerukan pemulihan kembali Perdana Menteri Abdalla Hamdok, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mendesak agar transisi yang dipimpin warga sipil dipulihkan.

Burhan, seorang jenderal veteran yang bertugas di bawah pemerintahan tiga dekade al-Bashir, bersikeras pengambilalihan tentara itu bukanlah kudeta, tetapi sebuah langkah untuk memperbaiki jalannya transisi. Sejak itu dia bersumpah untuk membentuk pemerintahan sipil lainnya.

Pada hari Kamis, pertemuan kecil pengunjuk rasa berunjuk rasa di lingkungan sekitar Khartoum meneriakkan "Turunkan pemerintahan militer."