Junta Myanmar Kecam Langkah PBB Pasca Menolak Posisi untuk Utusannya
Foto : Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, tetap sebagai utusan Myanmar di PBB

Jakarta, HanTer - Junta Myanmar pada hari Kamis (2/12/2021), mengecam keputusan PBB lantaran menolak perwakilan yang dipilihnya untuk duduk di badan dunia dan mempertahankan utusan yang ditunjuk oleh pemerintah terguling Aung San Suu Kyi.

Komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui pencalonan duta besar untuk badan New York bertemu pada Rabu lalu waktu setempat, tetapi menunda keputusan atas klaim saingan atas kursi Myanmar dan Afghanistan, kata para diplomat.

Penangguhan itu tetap menempatkan utusan yang ditunjuk oleh kedua pemerintah sebelum mereka digulingkan melalui kudeta di Myanmar pada Februari dan pengambilalihan Taliban di Afghanistan pada Agustus.

"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami. Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal," kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun kepada media.

Penangguhan PBB itu membuat Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, sebagai utusan dari Myanmar.

Dia menjadi berita utama tak lama setelah kudeta dengan melontarkan salam tiga jari kepada pengunjuk rasa demokrasi dari kursinya di PBB, dengan berani menentang desakan junta bahwa dia tidak lagi mewakili negara.

Pada bulan Agustus, jaksa AS mengatakan mereka telah mendakwa dua warga negara Myanmar dalam sebuah rencana untuk menyerangnya. Junta telah membantah keterlibatan apapun dan memilih mantan tentara Aung Thurein sebagai utusannya untuk badan tersebut.

Sementara itu, Taliban pada bulan September meminta PBB untuk menerima mantan juru bicaranya yang berbasis di Doha Suhail Shaheen untuk menggantikan Ghulam Isaczai, seorang anggota kabinet dari Presiden Ashraf Ghani yang digulingkan.

Isaczai terus menduduki kantor Afghanistan di markas besar PBB dan bahkan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Keamanan baru-baru ini di mana ia secara terbuka mengkritik Taliban.

Ada "konsensus" di dalam komite kredensial untuk menunda keputusan itu, dua diplomat mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim. "China, Rusia, dan Amerika Serikat berada di posisi yang sama," kata salah satu dari mereka.

Komite beranggotakan sembilan orang itu akan menyerahkan laporannya minggu depan ke Majelis Umum, yang akan diputuskan melalui pemungutan suara jika 200 anggotanya gagal mencapai konsensus, kata para diplomat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, yang memicu protes demokrasi besar-besaran yang telah memicu tindakan keras berdarah dari junta.

Anggota parlemen NLD merupakan mayoritas dari "Pemerintah Persatuan Nasional" bayangan yang bekerja untuk menggulingkan rezim militer, yang oleh junta telah dicap sebagai "teroris".

Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, dan menghadapi daftar dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama beberapa dekade.