BPJS Kesehatan Jakut Berdayakan Kader JKN KIS Terkait Sosialisasikan Relaksasi Tunggakan

Anugrah
BPJS Kesehatan Jakut Berdayakan Kader JKN KIS Terkait Sosialisasikan Relaksasi Tunggakan
Pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara masih berjalan salah satunya untuk mereka yang hendak mendaftar program keringanan mengangsur tunggakan iuran kepesertaan di masa pandemi Covid-19, Rabu (25/11/2020).

Jakarta, HanTer - Sosialisasi relaksasi pembayaran angsuran tunggakan kepesertaan terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Utara. Salah satunya dengan mengerahkan 13 kader Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Kita jalin kerja sama dengan ibu-ibu kader JKN-KIS. Warga yang memiliki tunggakan diberikan informasi perihal keringanan mengangsur tunggakan," ujar Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Dian Sri Rahayu, Rabu (25/11/2020).

Dijelaskan, hingga November 2020 tercatat ada tunggakan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Rp 27,59 miliar di 6 kecamatan di kota Jakarta Utara. Rinciannya yakni Tanjung Priok sebesar Rp 6,85 miliar; Penjaringan sebesar Rp 5,48 miliar; Cilincing Rp 3,87 miliar; Koja Rp 3,61 miliar; Kelapa Gading Rp 3,07 miliar; dan Pademangan Rp 2,89 miliar.

"Kemudian di Cilincing ada sebanyak 5.847 peserta menunggak, Kelapa Gading ada 4.075 peserta, Koja 5.519 peserta, Pademangan 4.073 peserta, Penjaringan 7.807 peserta, dan Tanjung Priok 9.742 peserta," tandas Dian Sri Rahayu.



Pada kesempatan yang sama, Mardiah (40) salah satu kader JKN Kelapa Gading mengatakan dirinya di masa pandemi Covid-19 lebih menggunakan metode informasi melalui telepon dan WhatsApp.

"Awalnya kami memberikan informasi dan menyampaikan surat izin tugas kepada pengurus RT/RW, baru kami menghubungi peserta yang masih menunggak melalui telepon ataupun WhatsApp untuk menyampaikan keringanan mengangsur tunggakan," kata Mardiah.

Mardiah menyebutkan kesulitan yang dihadapi petugas di lapangan adalah ketika saat dihubungi nomor telepon yang tercantum sudah tidak aktif ataupun menggunakan nomor orang lain, serta saat didatangi ke alamat peserta yang menunggak tersebut sudah berpindah domisili.

"Kebanyakan memang banyak yang belum membayar tunggakan karena pendapatan nya menurun drastis di masa pandemi ini dan ada juga yang di PHK dari tempat ia bekerja sehingga menunggak iuran kepesertaan BPJS Kesehatan," tambah Mardiah.