Mentan Klaim Harga Kedelai Kembali Normal

Arbi/Ant
Mentan Klaim Harga Kedelai Kembali Normal
Ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengklaim persoalan terkait dengan kedelai sudah terkendali, menyusul adanya lonjakan harga karena suplai berkurang di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang berlangsung secara global.

"Saya sudah turun tangan. Dua tiga hari lalu, harga di atas Rp9.000-Rp10. 000, sekarang sudah (turun) Rp8.500. Kembali seperti apa adanya. Tetapi, stoknya tetap ada," ujar Mentan di Sulawesi Selatan, Sabtu (9/1/2021).

Menurut dia, lonjakan harga kedelai tersebut karena adanya kontraksi secara global di tengah mewabahnya korona. Selain itu, kedelai selama ini diimpor dan harganya lebih murah dari produk lokal. Tidak hanya itu, adanya 'panic buying' atau pembelian secara berlebihan dari negara lain, sehingga impor kedelai yang masuk ke Indonesia ikut berkurang dan berdampak pada harga pembelian kedelai.

"Kemarin ada terjadi loncatan kedelai luar biasa. Itu karena ada kontraksi global. Artinya, selama ini kita impor kedelai karena kedelai (luar negeri) lebih murah, sekarang kedelai di luar negeri diborong sebuah negara, makanya harganya jadi naik," beber mantan Gubernur Sulsel dua priode itu.

Melihat fenomena tersebut, kata dia, tentu masalah ini menjadi bagian dari Kementerian Pertanian untuk segera mengatasinya. Bahkan Presiden Jokowi Widodo meminta kementerian terkait agar cepat menyelesaikan dan ke depan tidak tergantung lagi pada impor kedelai.

"Ini menjadi bagian kami. Pak Presiden minta kepada saya, kalau begitu jangan tergantung lagi (impor kedelai). Saya sekarang lagi persiapkan (budidaya kedelai)," ucap SYL sapaan akrabnya itu.

Berkaitan dengan kenaikan harga kedelai beberapa hari belakangan melewati Harga Eceran Tertinggi (HET), kata dia, itulah dinamika dan prinsip ekonomi bila terjadi kekurangan bahan. Tidak hanya itu, infomasi suplai dari Provinsi Banten berkurang. Padahal dari delapan juta hektare yang sudah bagus, ada 100 ribu hektare yang bersoal. "Tentu disikapi, dan tidak mungkin semua oleh menteri kan. Di situ ada bupati, ada gubernur, kita kerja samalah. Tapi stok siap," ungkap dia.