BPJAMSOSTEK Pastikan Perlindungan Optimal bagi 34.449 Pendamping Desa

Arbi
BPJAMSOSTEK Pastikan Perlindungan Optimal bagi 34.449 Pendamping Desa
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta, Jumat (9/4).

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), guna melindungi 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JAMSOSTEK).

Komitmen kerjasama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4/2021).

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyatakan, penandatanganan ini selain merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap para pekerja Non-ASN di lingkungan Kementerian.

“Hal ini patut diapresiasi karena kerjasama ini merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi,” terang Anggoro.

Kerjasama ini merupakan implementasi atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada pekan lalu. Dalam hal ini, Kemendes PDTT berkomitmen untuk mengikutsertakan sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai Non-ASN. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program Jamsostek.

Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan PKB antara Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan Jajang Abdullah, PLT Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Anggoro berharap, tindakan serupa dapat segera dilakukan di Kementerian dan Lembaga yang lain agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2/2021.

Sementara BPJAMSOSTEK, kata Anggoro, memiliki tugas tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Menurut Anggoro hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. “Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek,” tegasnya.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menambahkan, penandatangan MoU ini merupakan tindaklanjut atas kerjasama yang telah berlangsung antara BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun dengan Kemendes PDTT dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Melalui MoU ini, kepesertaan 34.449 pekerja pendamping desa akan tersentralisasi di BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun guna memudahkan monitoring perlindungan kepada pendamping desa yang tersebar di daerah. Para pendamping desa tersebut akan terlindungi dalam 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).

“Kementerian Desa ingin kepesertaan bisa diselesaikan di satu cabang saja untuk kemudahan dalam melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan perlindungan ini. BPJAMSOSTEK Rawamangun tentu siap dalam membantu untuk memberikan pelayanan optimal. Kami punya tim yang handal dan tersedia di lapangan, dan banyak juga perusahaan sentralisasi di daerah2 yang kepesertaannya di Kantor Cabang Rawamangun,” tandas Lucy.

Untuk saat ini, sambung Lucy, pihaknya tengah mengumpulkan data-data pendamping desa. Sementara pihak kementerian memproses pembayaran iurannya. “Begitu iuran sudah kita terima, otomatis 34.449 pendamping desa terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan minggu depan data dan iuran sudah masuk ke kita,” jelas Lucy.

Sebagai informasi, perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Sesuai dengan Inpres tersebut, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi harus mendorong seluruh ekosistem pedesaan tidak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), secara umum tenaga pendamping profesional di desa ini merupakan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di seluruh Kementerian untuk terdaftar dalam program Jamsostek.