Sektor Transportasi Sudah Sangat Terpuruk, Kadin: Larangan Mudik Tidak Perlu Diadakan

Harian Terbit/Alee
Sektor Transportasi Sudah Sangat Terpuruk, Kadin: Larangan Mudik Tidak Perlu Diadakan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk operator transportasi baik darat, laut dan udara belum tentu efektif, sehingga tidak perlu diadakan.

"Kondisi sektor transportasi selama pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini sudah sangat terpuruk, apalagi jika pemerintah memberlakukan larangan mudik tahun ini akan makin terpuruk," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto kepada media saat berbuka puasa bersama di Jakarta, Kamis.

Dikatakan, untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19, pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengetatan terhadap angkutan umum dan angkutan pribadi yang melakukan perjalan dengan dilakukan pelacakan COVID-19.

Pelacakan dapat dilakukan, misalnya di terminal Tipe A menggunakan GeNose-19 yang berbiaya lebih murah. Akan lebih baik, kata Carmelita, apabila pelacakan penumpang tersebut dapat difasilitasi pemerintah, dengan dilakukan secara gratis selama angkutan lebaran.

"Belajar dari tahun lalu banyak pemudik yang tetap kucing-kucingan agar tetap bisa pulang ke kampung. Meski ada upaya penyekatan dan menghambat pergerakan orang di wilayah-wilayah perbatasan, tapi pemudik justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam," kata Carmelita dilansir Antara.

Diharapkan, petugas di lapangan dapat memastikan, penggunaan angkutan ilegal pada angkutan mudik seperti tahun lalu tidak terjadi lagi. Belum lagi banyak pemudik yang melakukan perjalanan ke kampung halaman sebelum diberlakukannya pelarangan mudik.

Pelarangan mudik akan semakin memberatkan sektor angkutan darat, jika setelah pelarangan mudik dilanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena terjadi lonjakan angka terpapar covid di daerah. Ini akan memperparah penderitaan angkutan jalan.

Untuk itu, sangat diperlukan insentif untuk angkutan jalan. Insentif yang diberikan selama ini masih bersifat umum dan belum ada insentif khusus, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada seluruh awak kendaraan.

“Jadi sebenarnya tidak perlu ada pelarangan mudik pada 2021, tapi pelaksanaan mudiknya harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat,” ujar Carmelita.

Pos Penyekatan 
 
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Istiono mengatakan jajarannya menyiapkan pos penyekatan secara optimal dengan operasional 24 jam, terutama di jalur selatan yang paling banyak dilalui pemudik.

"Ini penting Jalur Selatan kita cek karena salah satu jalur utama karena tujuan paling banyak untuk mudik ini ke jalur Banyumas. Kami all out 24 jam. Kami bagi tiga sif, setiap sif 8 jam. Jadi, tugas kami semua siap 24 jam penuh untuk menjaga pos," kata Istiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. 

Guna memastikan kesiapan anggotanya dalam mengantisipasi mobilisasi masyarakat pada masa mudik 6—17 Mei 2021, Istiono melakukan survei ke pos-pos penyekatan yang ada di jalur selatan.

Istiono bersama pihak berkepentingan lainnya menyusuri jalur yang mendirikan pos-pos penyekatan mulai dari Polres Cilacap, Polres Banjar, Polres Ciamis, sampai Polres Cileunyi, Kamis (15/4).

"Ada 333 titik pos penyekatan. Ini kami tambah dari hasil evaluasi pada tahun lalu, yaitu 146 titik. Penambahan ini termasuk di jalur-jalur tikus," katanya.

Terkait dengan sanksi bagi pemudik yang nekat, Istiono menegaskan sanksi diberlakukan bagi para pemudik hanya diminta untuk putar balik ke daerah asal.

#Mudik   #lebaran   #corona   #covid-19