Perpanjangan PPKM Darurat Ganggu Aktivitas Ekonomi, Jumlah PHK Bertambah
Foto : Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Keputusan perpanjangan kebijakan tersebut menuai pro, kontra hingga berbagai harapan di masyarakat.

Ekonom Senior Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan memperpanjang PPKM Darurat dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional.

"Kalau diperpanjang sampai dua minggu, berarti hampir satu bulan aktivitas perekonomian terganggu. Dengan demikian ada beberapa industri yang berpotensi terdampak, seperti industri tekstil," kata Yusuf di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Ia menambahkan beberapa pos ekonomi selain industri juga akan mengalami dampak dari kebijakan tersebut, seperti jasa makanan minuman dan akomodasi.

Menurutnya, potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada jenis-jenis pekerjaan itu kemungkinan akan terjadi apabila pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM.

Guna menekan laju PHK, lanjut dia, pemerintah dan pelaku usaha maupun industri perlu burden sharing beban yang ditanggung, semisal beban ongkos listrik atau air.

Ongkos lain yang bisa berbagi beban yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama periode waktu PPKM dan setelahnya satu atau dua bulan dengan memberikan subsidi listrik atau insentif PBB.

"Tentu cara di atas, perlu diawali dengan memastikan penanganan di sisi kesehatannya sudah optimal dengan cara mempercepat vaksinasi, perbanyak tes, hingga law and enforcement yang lebih tegas pada penerapan 5M," ujar Yusuf.

Harapkan Stimulus

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Sarman Simanjorang menilai, perpanjangan PPKM Darurat bagi para pelaku usaha menengah besar kemungkinan masih mampu untuk bertahan. Namun, bagi pelaku usaha Kecil mikro tentu teramat berat.

Untuk itu, ia sangat berharap agar stimulus yang disiapkan Pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak langsung PPKM darurat berupa bantuan langsung tunai dapat disalurkan agar para pelaku UKM dapat bertahan.

"Karena kondisi pelaku UKM sudah teramat berat, karena biasanya mereka jualan hari ini untuk biaya hidup besok," katanya melalui keterangan singkat kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Disisi lain, dirinya sangat apresiasi atas apa yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat memberikan perhatian khusus kepada pelaku UKM. 

Menurutnya, insentif tersebut menjadi angin segar kepada pelaku usaha mikro. Agar, ketika nanti diperlonggar pelaku usaha mikro tidak pusing lagi masalah modal.

"Harapan kami agar bantuan modal tersebut dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran," terang Sarman.

Dagangan Sepi

Penjual kopi keliling di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rita (48) mengaku keberatan mendengar kebijakan PPKM Darurat harus diperpanjang. "Enggak setuju, soalnya dagangan ini sepi sebenarnya," ujar Rita, Pedagang Kopi Keliling di Gambir Jakarta Pusat, Jumat (16/07/2021)

Dia mengaku sepinya dagangan ini nantinya dikhawatirkannya tidak dapat membiayai anaknya. Pasalnya, saat ini anaknya sedang membutuhkan biaya untuk pesantren.

"Nanti enggak bisa nerusin, enggak bisa biayaiin, sepi dagangannya, kaya gini hanya dapat Rp6 ribu perak satu hari," sambungnya.

Ia mengaku kebijakan PPKM Darurat membuat dagangannya sepi pembeli lantaran tidak adanya yang datang pada kawasan tersebut. Diapun mengharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian pada pedagang sepertinya. 

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.

"Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa malam.

Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

"Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat," ungkap Presiden.