IHW Sesalkan Dugaan Kejamnya Bank Syariah Terhadap Nasabah
Foto : Direktur Eksekutif IHW, H. Ikhsan Abdullah

Jakart,  HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) sangat terperanjat, sedih dan sekaligus gelisah atas video viral pernyataan Yusuf Hamka mengenai adanya bank syariah swasta yang memperlakukan nasabah begitu kejam bahkan dholim. IHW pun meminta permasalahan di bank syariah  diselesaikan dengan baik, jujur dan transparan. 

"Jangan sampai nila setitik merusak susu sekolam," ujar Direktur Eksekutif IHW, H. Ikhsan Abdullah, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021).

Ikhsan mengaku telah menyaksikan video viral tersebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu sebagai aktifis IHW yang telah bertahun-tahun turut menyuarakan penguatan ekonomi syariah dan keuangan syariah menjadi sub sistem di dalamnya, tentu menjadi amat kecewa dan gelisah bila nantinya terbukti secara hukum adanya kesalahan yang dilakukan baik oknum dari bank syariah swasta tersebut.

"Ini bahaya bisa memicu public trust kepada bank syariah yang telah berpuluh tahun pemerintah berupaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah, terakhir melalui Kebijakan Presiden melalui Komite Nasional Ekonomi Syariah yang diluncurkan dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah," jelasnya.

Ikhsan menyebut, ipaya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) juga sangat luar biasa dalam mengedukasi masyarakat  akan pentingnya bank syariah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional karena suatu keniscayaan sangat banyak umat Islam yang hanya bermuamalah melalui perbankan syariah, apalagi berkait dengan Zakat, Waqaf produktif, Wakaf  uang dan Sodaqoh.

"Karena masyarakat muslim khususnya merasa tenang bila bermuamalah dengan menggunakan bank syariah," tegasnya.

Ikhsan menegaskan, sebagai Aktifis IHW yang juga anggota Dewan Pakar MES amat terusik dan sedih melihat video tersebut. Kebaikan dan mepercayaan masyarakat bisa rusak, karena menyaksikan video ini. Ia pun mengaku bila ini permasalahan yang disampaikan Yusuf Hamka benar, maka ia sudah mendengarnya hal tersebut 9 tahun lalu atau sebelum aktif di IHW.

"Kebaikan dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bisa rusak, bila masih banyak bank syariah yang berprilaku dzalim dan kejam tersebut kepada nasabahnya, maka hal ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus dikembalikan pada prinsip-prinsp syariah, agar bank syariah Indonesia kembali maju," tandasnya.

Ikhsan menyarankan untuk menyelesaikan persoalan tersebut maka perlu dikeluarkan suatu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) guna mengatur pedoman mengenai, penyelesaian Perselisihan terkait eksekusi jaminan dengan prinsip-prinsip syariah; pedoman bagi pegawai bank maupun Bank Syariah dalam hubungannya dengan nasabah termasuk perlindungan nasabah secara islami/prinsip Islam.

"Saya juga sangat berharap OJK dapat lebih mengimplementasikan POJK perlindungan konsumen dan memberikan sanksi yang bukan hanya sifatnya administratif," jelasnya.

Selain itu, sambung Ikhsan, secepatnya berinisiatif mengundang para pihak, yakni Bank dan nasabahnya untuk diselesaikan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip tabayyun dan penyelesaian dengan musyawarah mufakat. Bisa juga meminta Yusuf Hamka atau ke Mabes Polri, karena menurutnya kasusnya sudah dilaporkan kepada Polri. 

"Atau kita ajak silaturahim Bapak Yusuf Hamka. Beliau orang baik, dermawan dan pasti senang bila kesantunan cara yang dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan. Sehingga tidak harus merusak susu satu kolam besar," paparnya.

Ikhsan menyebut, jangan sampai hanya karena satu bank syariah yang bermasalah maka bisa membuat membusuk citranya bank syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu  MES wajib berperan. Sangat disayangkan upaya Pemerintah melalui  KNEKS dan MES yang setiap saat membantu memikirkan pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah tapi dirusak oleh praktek-praktek yang tidak sesuai.

"Selain itu juga perlu tabayun. Apabila terbukti praktek-praktek tersebut dilakukan, maka Manajemenya yang harus dilakukan tindakan sesuai Prosedur dan kewenangan OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun jika sebaliknya pernyataan Saudara kita Yusuf Hamka yg keliru. Maka saran kami sebaiknya segera melakukan klarifikasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Jadi mari kita selamatkan Bank Syariah untuk kepentingan Umat," pungkasnya.