RI Butuh Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan
Foto : Ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah perlu untuk membuat kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan yang tepat serta berpihak kepada petani agar kesejahteraan produsen pangan tersebut di berbagai daerah dapat meningkat signifikan.

"Peran pemerintah diperlukan untuk menyeimbangkan hal itu, misalnya membuat kebijakan stabilisasi harga di sisi hilir," kata Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, dilansir Antara, Kamis (16/9/2021).

Seperti diketahui terkait dengan upah yang diterima kalangan petani, BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Agustus 2021 naik sebesar 0,13 persen dibanding upah buruh tani Juli 2021 yaitu menjadi Rp56.902 dari Rp56.829 per hari.

Sementara itu upah riil buruh tani pada Agustus 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. "Buruh tani sangat tergantung pada pemilik lahan. Kalau terjadi persoalan pada pemilik lahan maka bisa jadi berimbas pada buruh," katanya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani secara signifikan, menurut dia, perlu dipastikan bahwa usaha tani pemilik lahan berjalan dengan baik, tidak hanya pada sisi produksi namun juga pasar.

Dengan adanya kebijakan penguatan yang tepat serta memastikan akses pasar serta harga yang berpihak kepada petani, lanjutnya, maka ke depannya pendapatan petani bakal meningkat. Selain itu, ia juga mengusulkan perlu adanya kebijakan khusus untuk mengangkat posisi buruh tani misalnya dengan memberikan akses pada lahan pertanian milik desa.