Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Utang Terbesar di Dunia, Jika Gagal Bayar Ekonomi Terancam Bangkrut
Foto :

Jakarta, HanTer - Bank Dunia mengumumkan data utang terbaru dalam International Debt Statistics (IDS) 2022 yang dipublikasikan hari ini, Senin, 11 Oktober 2021. Hasilnya, Indonesia masih masuk negara dengan utang jumbo.

Pengamat Kebijakan Publik, Aminudin menyatakan, berdasar laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics 2021 Second Edition, Indonesia masuk peringkat ke 7 hutang terbesar di dunia. Utang Indonesia sudah berbahaya, karena rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 92-176 persen.

"Dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen," ujar Aminudin di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Selain itu, sambung Aminudin, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan telah mencapai 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 7-10 persen. Berdasar pengalaman banyak negara yang hutangnya menggunung tinggi hingga default, gagal bayar menderita resesi, depresi bahkan kebangkrutan ekonomi.

"Ada beberapa negara di dunia ini telah memiliki sejarah gagal bayar hutang atau default, yang masih dikenang hingga sekarang sebagai mimpi buruk," tandasnya.

Gagal Bayar

Aminudin mengungkapkan, melansir World Finance, kondisi gagal bayar utang diduga pertama kali dialami oleh Yunani pada 377 SM. Kemudian, Spanyol gagal bayar utang 6 kali pada 1700-an dan 7 kali pada 1800-an.

Sementara, disebutkann bahwa kondisi gagal bayar utang terparah dalam sejarah sejauh ini dialami oleh Islandia pada 2008. 

"Yunani, Italia juga ditahun sekitar 2009 mengalami gagal bayar. Padahal hutang-hutang negara itu masih dibawah Indonesia era pemerintah Jokowi," paparnya.

Kepercayaan

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, pada dasarnya  masalah utama Indonesia dalam paparan Bank Dunia tersebut adalah Indonesia hanya mendapat 1 persen utang dari kumpulan negara penghutang terbesar tersebut.

"Ini Indikasi apa? Indonesia sudah tidak lagi mendapat kepercayaan dari lembaga keuangan multilateral untuk mendapatkan pinjaman," jelasnya.

"Itulah mengapa Indonesia akan masuk dalam jajaran negara yang akan sangat sulit mendapatkan utang dimasa mendatang," tambahnya.

Salamuddin mengungkapkan, ada beberapa penyebab Indonesia akan masuk dalam jajaran negara yang akan sangat sulit mendapatkan utang. Pertama, kebijakan Pemerintah yang meminta BI membeli surat utang negara di pasar perdana. Ini adalah kebijakan tabu, dan merupakan bentuk manipulasi keuangan yang membahayakan.

Kedua, pengeloaan utang Indonesia yang buruk, termasuk membiayai proyek yang tidak properly atau tidak layak dan tanpa studi kelayakan. Akibatnya proyek tersebut tidak laku dan mangkrak. Ketiga, BUMN yang diserahkan tugas membangun infrastrukrur dalam keadaan keuangan yang buruk namun utangnya sangat besar. Misalnya Waskita Karya, Garuda, dan lainnya sehingga rating utang BUMN negatif.

Keempat, ada kemungkinan bahwa elite pemerintahan Indonesia diisi oleh kaum pengusaha, yang memiliki ketertarikan untuk menguasai proyek yang dibiayai APBN. Eliet semacam ini tentu menakutkan bagi investor dari luar. Kelima, kemungkinan Indonesia gagal bayar utang telah diketahui investor. Sslama ini Indoneaia menimbun utang namun konon ada utang yang disembunyikan atau yang tidak dilaporkan oleh menkeu.

"Masih banyak faktor lain yang akan membuat pemerintah kesulitan uang dalam membiayai APBN, sampai 2025 mendatang, dikarenakan ketidakmampuan membiayai Covid-19, pajak merosot dan kondisi politik yang makin tidak kondusif akibat pertarungan antar elite parpol dalam kabinet. Jadi investor akan takut kasih utang disaat negara sedang chaos," tandasnya.

Diketahui, Bank Dunia mengumumkan data utang terbaru dalam International Debt Statistics (IDS) 2022 yang dipublikasikan, Senin, 11 Oktober 2021. Dari data tersebut posisi Indonesia masih masuk sebagai negara dengan utang terbesar.

Selama masa Pandemi Covid-19, yakni sepanjang 2020, Bank Dunia mencatat stok utang luar negeri negara-negara berpendapatan rendah dan menengah secara total naik 5,3 persen pada 2020 menjadi US$8,7 triliun.

Presiden Bank Dunia David Malpass menyatakan, perlunya terobosan.