Balitbanghub Gandeng UGM Susun RPP Bandar Udara Perairan Guna Dukung Pariwisata Nusantara 
Foto : Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris/ ist

Jakarta, HanTer  - Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun kajian terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Bandar Udara Perairan (waterbase). 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunikan dan karakteristik geografi yang terbagi dalam wilayah daratan, perairan, dan udara. Oleh karena itu peran sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan keterjangkauan antar wilayah.

“Keberadaan Bandar Udara Perairan menjadi sangat penting karena dapat menghubungkan antara moda transportasi laut dan udara sekaligus akan memberikan manfaat dan menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya, saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional bertajuk RPP Bandar Udara Perairan Dalam Mendukung Pariwisata Nusantara Melalui Kolaborasi Anak Bangsa (Pentahelix) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Perhubungan, Jumat (15/10/2021).

Menurut Menhub, saat ini pengaturan waterbase di Indonesia masih sangat umum dan minimalis, di mana mengacu pada payung regulasi penerbangan dan kebandarudaraan. 

“Ketentuan yang ada harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengoperasian seaplane dan waterbase. Selain itu, perlu usaha harmonisasi antara peraturan penerbangan dan pelayanaran termasuk kerjasama antar Kementerian/Lembaga, badan usaha dan akademisi untuk mencapai tujuan,” ujar Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris menyampaikan bahwa penyusunan RPP tentang Bandar Udara Perairan merupakan respon dari fenomena di bidang transportasi belakangan ini yaitu meningkatnya permintaan terhadap pergerakan transportasi yang bersifat water-to-water dan water-to-land melalui penggunaan pesawat apung atau seaplane dimana menggabungkan 3 sarana transportasi konvensional yaitu darat, laut dan udara.

“RPP Bandar Udara Perairan mencoba untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 3 rezim hukum, yaitu hukum transportasi darat, hukum transportasi laut dan tentunya hukum transportasi udara. Dalam pengimplementasian ketentuan RPP ini, tentu diperlukan kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholders. Kolaborasi yang baik hanya dapat terjalin apabila masing-masing stakeholder telah memahami peran dan kapasitasnya masing-masing yang diatur dalam suatu regulasi nasional,” ungkap Umar.

Guru Besar FH UGM, Marsudi Triatmodjo, menyebutkan isu-isu strategis yang ada dalam pembuatan RPP, yaitu penentuan rezim pengaturan (udara dan laut), pendefinisian istilah penting, penyesuaian dengan peraturan internasional, pilihan produk hukum, pengaturan perizinan, pembangunan dan pengembangan, wilayah operasional Bandar Udara Perairan, pendanaan dan kerja sama, harmonisasi peraturan dan kelembagaan, serta pemasaran dan pengadaan infrastruktur.

“Terdapat empat jangkauan dan arah garis besar yang ada dalam RPP Bandar Udara Perairan, antara lain terkait aspek perizinan, pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian Bandar Udara Perairan,” jelas Guru Besar FH UGM, Marsudi Triatmodjo.

“Adapun dalam rangka mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang sehat dan berkelanjutan, beberapa poin penting telah diakomodir dalam RPP Bandar Udara Perairan. Hal tersebut mencakup tarif, kerja sama, dan tingkat komponen dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, melihat dari aspek teknis, Guru Besar FT UGM, Bambang Triatmodjo dalam paparannya menjelaskan bahwa data yang diperlukan dalam pengaturan dan perencanaan Bandar Udara Perairan meliputi karakteristik seaplane, topografi – bathimetri, pasang surut, gelombang, arus, angin dan lingkungan.

“Fasilitas pendukung Bandar Udara Perairan dibedakan ke dalam tiga areal, yaitu offshore, shoreline, dan onshore, dimana pada offshore dibutuhkan water lane, taxi channel, daerah tambatan, lalu pada shoreline dibutuhkan adanya dermaga tetap dan dermaga terapung, serta ramp dengan tumit ramp terendam, dan untuk di onshore dibutuhkan fasilitas umum seperti apron, stasiun bahan bakar, kamar kecil, parkir umum, dan hanggar,” terangnya.

Sub Koordinator Infrastruktur, Aksesibilitas, Konektivitas, Amenitas/Fasilitasi dan Digitalisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Maruli Simanjuntak, menuturkan bahwa kesiapan destinasi, penciptaan nilai tambah pariwisata, peningkatan SDM dan digitalisasi pariwisata menjadi tujuan pemerintah saat ini. 

“Tren pariwisata setelah pandemi mulai bergeser menjadi long-haul tourism yang membutuhkan direct connectivity sehingga permintaan pasar untuk seaplane diperkirakan akan terus meningkat seiring waktu. Seaplane juga menjadi solusi logistik untuk daerah yang terisolasi, baik logistik komersial (trade, travel and investment) maupun logistik bencana atau situasi darurat,” ucapnya.

Sebelumnya, Balitbanghub juga telah mengkaji empat lokasi yang layak untuk dibangun waterbase dengan status sebagai bandar udara perairan umum, yaitu Pulau Gili Iyang, Pulau Senua, Danau Toba, dan Mandalika.

Lokasi-lokasi tersebut dipilih dan diperingkatkan berdasarkan bangkitan wisata dan pengembangan wilayah. Dari keempat lokasi yang telah dipetakan, Pulau Gili Iyang menjadi pilot project dalam uji operasional seaplane sebelum dilakukan pembangunan waterbase mengingat lokasi tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata karena memiliki kadar oksigen terbaik nomor 2 di dunia. 

Turut hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional ini, Maruli Simanjuntak (Sub Koordinator Infrastruktur, Aksesibilitas, Konektivitas. Amenitas/Fasilitasi, Digitalisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Dr. Eng. Lukijanto (Plt. Asisten Depti Infrastruktur Konektivitas) dan I Made Pari Wijaya (APV Site Operation The Mandalika ITDC).