Pengamat: Idealnya Rentang Harga Jual Solar Subsidi dengan Non Subsidi Rp1.000 Per Liter
Foto : Pengamat Energi Sofyano Zakaria. (Ist)

 Jakarta, HanTer - Pengamat Energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah mengkoreksi naik harga jual solar subsidi hingga rentang harganya dengan solar non subsidi semakin tipis. Dengan demikian tidak membuat solar subsidi jadi incaran untuk disalahgunakan atau diselewengkan peruntukannya.

“Idealnya rentang harga jual solar subsidi dengan solar non subsidi maksimal Rp1.000/liter. Sebagai perbandingan harga solar subsidi saat ini Rp.5.150/liter sedang solar non subsidi rp.9.500/liter,” ujarnya, Rabu.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini, keterbatasan jumlah SDM pada BPH Migas untuk melakukan pengawasan,  khususnya terhadap ditribusi solar subsidi, sudah seharusnya Pemerintah meminta POLRI aktif melakukan pengawasan dilapangan. 

Kuota solar subsidi, ujar Sofyano, harusnya tidak ditentukan berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU) seperti yang berlaku saat ini oleh BPH Migas, tetapi per wilayah sehingga jika terjadi kekosongan solar subsidi pada SPBU maka pihak Patra Niaga bisa melakukan kebijakan menambah kuota solar demi tetap terlayani nya kebutuhan solar oleh masyarakat. 

Tidak Tepat

Sofyano mengemukakan, kekosongan solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan, karena yang terjadi dan tentunya bisa dibuktikan adalah kekosongan solar subsidi pada beberapa spbu pada beberapa kabupaten kota tertentu  saja dan bukanlah terjadi di seluruh spbu pada semua kabupaten kota di  propinsi.

Logikanya, ujar Sofyano, jika kekosongan solar subsidi terjadi pada seluruh SPBU yang ada pada seluruh kabupaten kota di beberapa propinsi, tentu seluruh media dan elit politik dan elit masyarakat pasti sudah bersuara  macam-macam. 

“Saya juga meyakini kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU tidak lah berarti bahwa stock  BBM solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah karena ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 buat keperluan Industri dan marines (kapal kapal). Jika solar bermasalah tentu nya pihak industri dan pelayaran pasti sudah “berteriak”. 

Agar soal kekosongan solar yang terjadi baru baru ini tidak dipolitisir, dan  di dramatisir, papar Sofyano, pihak tertentu maka pihak Pertamina dan juga BPH migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU-SPB mana saja yang sempat alami kekosongan solar subsidi dan apa penyebabnya. 

“Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU-SPBU, tentunya masalah kekosongan SPBU sangat mudah dan cepat bisa diketahui terjadinya dan apa penyebabnya dengan digitalisasi yang ada,” ungkap Sofyano.