Atasi Kelangkaan BBM, Jangan Buat Masyarakat Panik
Foto :

Jakarta, HanTer – Sejumlah daerah mulai terjadi kelangkaan BBM jenis premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya. 

Menanggapi kabar kelangkaan BBM ini, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele. Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara. 

"Pemerintah khususnya BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik," ujar Mulyanto di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Dia meminta BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini.  Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional. Ia pun menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami. Sebab beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. 

"Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual," paparnya.

Mulyanto mengungkapan, dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina.

Bukan Kelangkaan

Sementara itu, pengamat energi Sofyano Zakaria mengemukakan, kekosongan solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan, karena yang terjadi dan tentunya bisa dibuktikan adalah kekosongan solar subsidi pada beberapa SPBU pada beberapa kabupaten kota tertentu saja, bukan terjadi di seluruh SPBU pada semua kabupaten kota di  propinsi.

Logikanya, ujar Sofyano, jika kekosongan solar subsidi terjadi pada seluruh SPBU yang ada pada seluruh kabupaten kota di beberapa propinsi, tentu seluruh media dan elit politik dan elit masyarakat pasti sudah bersuara  macam-macam. 

“Saya juga meyakini kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU tidak lah berarti bahwa stock  BBM solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah karena ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 buat keperluan Industri dan marines (kapal kapal). Jika solar bermasalah tentu nya pihak industri dan pelayaran pasti sudah “berteriak”,” paparnya.

Agar soal kekosongan solar yang terjadi baru baru ini tidak dipolitisir, dan  di dramatisir pihak tertentu, Pertamina dan juga BPH migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU-SPB mana saja yang sempat alami kekosongan solar subsidi dan apa penyebabnya. 

“Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU-SPBU, tentunya masalah kekosongan SPBU sangat mudah dan cepat bisa diketahui terjadinya dan apa penyebabnya dengan digitalisasi yang ada,” ungkap Sofyano.