RR: Selesaikan Utang Harus Out Of The Box
Foto : Ekonom senior Rizal Ramli

Jakarta, HanTer - Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan, untuk menaikkan kesejahteraan rakyat tidak perlu dengan proyek. Tapi kebijakan untuk membebaskan hutang yang membebani petani. Lakukan kebijakan yang diluar nalar atau out of the box. Seperti yang dilakukannya ketika menjadi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saat jadi menteri di era Gusdur, saya minta naikkan gaji PNS, tentara, polisi sampai 120 persen. Itu yang saya lakukan ketika jadi menteri di era Gus Dur," ujar Rizal Ramli, akrab disapa RR dalam diskusi bertema "Hutang dan Masa Depan Indonesia" yang digelar secara daring, Minggu (21/11/2021).

Menurut Rizal, untuk menyelesaikan beragam masalah yang saat ini terjadi di Indonesia maka harus diselesaikan dengan out of the box. Oleh karena itu saat menjadi menteri di era Gus Dur, ia tidak menyelesaikan masalah dengan konvensional. Apalagi masalah yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat besar dan kompleks.

"Jadi saya latih mindset, kalau selesaikan masalah jangan dengan cara-cara konvensional," paparnya.

Kleptokrasi

Eks Menko Ekuin menilai, saat ini kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kleptokrasi, pejabat yang merampok dari kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan kleptokrasi tersebut lebih brutal dari sistem kapitalis karena yang ada kompetisi.

Selain itu, lanjut RR, Pemerintah saat ini juga tidak punya cara untuk mengatasi utang. Padahal saat menjadi menteri era Gus Dur, ia bernegosiasi dengan Jerman untuk bisa memotong jumlah utang terhadap negeri tersebut.

Saat itu, lanjutnya, Jerman kerap menyerang Indonesia. Sayangnya, Pemerintah Gus Dur dihentikan di tengah jalan. Padahal berhasil memotong jumlah utang.

Rp 8.500 Triliun

Sementara itu, ekonom Intitute of Development for Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini membandingkan utang Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Di akhir masa jabatannya, SBY meninggalkan utang pemerintah sekitar Rp2.700 trilun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, naik 2,05 persen atau Rp128 triliun dari periode Januari 2021.

Didik mengatakan utang pemerintah tersebut jika ditambah dengan utang BUMN totalnya menjadi sekitar Rp 8.500 triliun.

Dia memperkirakan total utang pemerintah dan BUMN ini bisa mencapai Rp10.000 triliun pada akhir kepemimpinan Jokowi..“Ini belum selesai pemerintahannya, nanti kalau sudah selesai pemerintahannya bisa diperkirakan sampai Rp10.000 triliun. Utang APBN dengan BUMN. Ini meningkat semakin pesat,” jelasnya.

Didik mengungkapkan salah satu solusi untuk menghambat pengeluaran utang adalah mengunci pengeluaran besar pada proyek-proyek infrastruktur besar, terlebih di masa krisis seperti saat ini. Di lain sisi, dia mengingatkan penumpukan utang juga dianggap bisa memberikan dampak negatif terhadap generasi produktif berikutnya.