BI Rencanakan Beli SBN Rp224 Triliun pada 2022
Foto : Ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharga negara (SBN) sebanyak Rp224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Ia menjelaskan pembelian SBN tersebut sebagai bentuk sinergi stimulus fiskal dan moneter, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di mana, belanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, sehingga membutuhkan pembiayaan senilai Rp868 triliun.

Perry menegaskan bahwa bank sentral telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2020, BI telah membeli SBN sebesar Rp473,4 triliun dan pada 2021 hingga saat ini sebesar Rp143,3 triliun. "Ditambah Rp215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Perry juga memperkirakan defisit transaksi berjalan (CAD) pada 2021 akan rendah pada kisaran 0,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Kemudian akan kembali rendah di tahun 2022 sebesar 1,5 persen PDB," ujar Perry.

Dengan demikian, dilansir dari Antara, ia memastikan transaksi berjalan tersebut akan bisa menjaga ketahanan eksternal Indonesia, ditambah dengan cadangan devisa yang terus meningkat.

Perry menilai pemulihan ekonomi global terus berjalan saat ini dan akan seimbang pada 2022, seiring dengan meredanya COVID-19, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Di negara maju, ekonomi Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat mulai membaik, sedangkan di negara emerging market terdapat India, ASEAN-5, dan Tiongkok. "Volume perdagangan meningkat dan harga komoditas juga tinggi," ucap dia.

Meski begitu, Perry mengingatkan munculnya lima permasalahan baru yang perlu dicermati, pertama, normalisasi kebijakan di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global, kedua, dampak luka memar pandemi pada korporasi dan sistem keuangan.

Ketiga, meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko aset kripto, keempat, tuntutan ekonomi keuangan hijau, serta kelima, melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi ekonomi global. "Kelima permasalahan global ini akan menjadi agenda prioritas Presidensi G-20 dengan tema recover together and recover stronger," ungkapnya. (Ak)