Salamuddin: Harga Minyak Naik, Pertamina Patra Niaga Terancam Alami Kerugian
Foto :

Jakarta, HanTer - Harga minyak mentah naik, saat ini harganya sudah 75-80 dolar per barel. Kenaikan ini membuktikan bahwa harga minyak tak terpengaruh dengan Covid 19.

“Di tengah kenaikan harga minyak, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha niaga umum non bumn, terancam mengalami kerugian dikarenakan tidak memiliki mekanisme penyesuaian harga yang bersifat otomatis. Pasalnya, Pertamina Patra Niaga tidak memilii regulasi pendukungnya,” kata Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, Kamis (13/1/2022).

Menurutnya, Patra Niaga sub holding ritel Pertamina bisa mengalami kesulitan keuangan karena menjalankan bisnis BBM yang terpaksa membuatnya rugi. 

“Pertamina sebagai induk holding terancam mengalami pendarahan keuangan disebabkan 3 hal sekaligus yakni, utang yang sangat besar untuk membiayai pengadaan BBM, pembayaran bunga dan utang jatuh tempo. Lalu piutang subsidi dan pergantian selisih harga yang belum dibayar oleh pemerintah,” papar Salamuddin.

Selain itu, Patra Niaga juga menanggung biaya atas operasi anak perusahaan yang merugi. Sementara Patra Niaga meskipun rugi tak dapat dibubarkan. Karena bertanggung jawab mendistribusikan BBM ke seluruh negeri. 

Salamuddin mengemukakan, Patra Niaga terpaksa tidak bisa fleksibel dalam menyesuaikan harga jual BBM non subsidi. Harusnya Harga BBM non subsidi menjadi tanggungjawab Korporasi tetapi Harga BBM subsidi terkesan ditetapkan oleh pemerintah. 

Sementara itu tidak ada dukungan politik dan regulasi terhadap penyesuaian harga BBM non subsidi Pertalite dan Pertamax 92. 

Jual Rugi

Apalagi, katanya, sudah lama berkembang isue bahwa Pertamina Patra Niaga terpaksa menjual rugi BBM non subsidi jenis pertalite dan Pertamax 92. Pertalite adalah Jenis BBM yang volumenya paling banyak dikonsumsi rakyat Namun harga jualnya konon dibawah harga pokok produksi. 

“Pertalite dan Pertamax 92 bukan BBM subsidi, namun dipersepsikan sebagai BBM subsidi. Harga jual pertalite dan Pertamax 92 tidak bisa mengikuti pasar yang harga berlaku sebagaimana harga bbm non subsidi yang dijual spbu swasta dan asing di Indonesia. Alasannya mungkin politik. Pertamina Patra Niaga dibiarkan tekor besar,” paparnya.

Bahkan, lanjut Salamuddin, Pertamax 92 jenis BBM di atas pertalite juga dipersepsikan BBM subsidi. Harga jualnya terkesan terpaksa tidak berani disesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia. Padahal kenyataannya Pesaing Bisnis Patra Niaga sudah melakukan rasionalisasi harga pada jenis bbm RON 90 setara pertalite dan 92 setara Pertamax.

“Mengingat penjualan BBM pertalite sangat besar, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar menjadikan pertalite sebagai BBM bersubsidi. Dengan demikian selisih harga dengan pasar menjadi tanggung jawab APBN,” paparnya.  

Jika pertalite dijadikan BBM subsidi maka ada kesempatan pemerintah menghapus premium. Mengingat premium telah dianggap sebagai bahan bakar kotor yang mencemari udara.

“Penghapusan premium sangat penting bagi Presiden Jokowi sebagai G20 presidency dan Pemimpin COP 26. Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menurunkan emisi co2. Ini juga akan menjadi bagian dari prestasi Pertamina, meningkatkan peringkat utang dan menurunkan resiko utang Pertamina,” papar Salamuddin.