Sebut Tidak Tepat Sasaran, GBN: Orang Meninggal Masih Dapat Banpres Rp2,4 Juta

Alee
Sebut Tidak Tepat Sasaran, GBN: Orang Meninggal Masih Dapat Banpres Rp2,4 Juta
Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN) dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed

Jakarta, HanTer - Presiden Gumregah Bakti Nusantara (GBN) dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed mengatakan, penyaluran Banpres Rp 2,4 juta untuk UMKM masih banyak tidak tepat sasaran. Ada yang sudah meninggal masih dapat.

“Ada yang sudah dapat kredit Bank BUMN juga dapat yang semestinya tidak memenuhi syarat. Termasuk banyak nasabah BRI, BNI, Mandiri yang seharusnya tidak boleh juga mendapatkan Banpres ini,” kata Ali Mahsun dalam keterangannya yang diterima Harian Terbit, kemarin.

Ali Mahsun meminta kepada Presiden Jokowi agar bantuan tersebut bisa efektif dan tepat sasaran. Tidak ada gunanya kalau pemerintah menyampaikan ada 12 juta UMKM yang telah tersalurkan Namun masih banyak salah sasaran,” paparnya.

Dia mengemukakan, untuk menghindari penyalagunaan diberbagai tempat dilapangan seyogyanya pemerintah menggandeng organisasi atau lembaga yang selama ini menaungi mereka. Karena dana Rp2,4 juta untuk usaha mikro itu sangat besar jumlahnya dan sangat bermanfaat untuk mendongkrak usaha UMKM, khususnya di era resesi ekonomi saat ini.
Kalau ada penyalahgunaan yang tidak kita harapkan maka dana ini akan sia-sia hangus ditengah jalan.

Menurutnya supaya Banpres tepat sasaran, pemerintah khususnya Kemenkop dan UKM RI untuk tidak alergi melakukan pembaharuan data. UMKM di Indonesia ini ada 64 juta unit usaha dimana yang 61 juta adalah usaha mikro. 

Dan menurut menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, usaha mirko itu yang memiliki kekayaan maksimla Rp50 juta diluar rumah dan tempat usaha, serta omsetnya tidak boleh lebih Rp 300 juta per tahun. Ini yang semestinya yang harus mendapatkan Banpres Rp 2,4 juta/UMKM dengan syarat tidak memiliki kredit di BRI, BNI, Mandiri atau Bank lain, baik KUR atau kredit lainnya.

Oleh karena itu, kata Ali Mahsun, pemerintah harus melibatkan kelembagaan yang selama ini menaungi dan mengetahui UMKM diwilayah teritorial masing-masing.

“Melibatkan RT dan RW, tidak boleh dipotong di kelurahan/desa, nanti data yang dipakai data lama sehingga yang meninggal bisa dapat, yang sudah dapat kredit juga dapat Banpres ini,” ujarnya.

Kedua, lanjut Ali, harus melibatkan organisasi/lembaga yang menaungi UMKM misalkan GBN, APKLI, APPSI, IKAPPI dan lainnya. “Dengan adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dan organisasi/Lembaga yang selama ini menaungi UMKM diharapkan Banpres ini tepat sasaran, efektif, dan tidak ada penyalahguaan.

Ketiga yang tidak kalah pentingnya, papar Ali,  adalah pemda kabupaten/kota harus melaporkan ke publik secara transparan atas nama-nama yang mendapatkan Banpres Rp 2,4 juta/UMKM sehingga rakyat dan masyarakat pun, serta organisasi/lembaga yang selama ini berpihak terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat bisa mendapatkan laporan secara benar dan baik,” kata Ali.

“Kita tidak ingin yang sudah meninggal masih dapat, yang dapat KUR masih dapat, dan ini sebagian besar terjadi diberbagai daerah,” papar Ali seraya menyatakan pihaknya sudah berusaha untuk melakukan pertemuan dengan pihak Kemenkop UKM, dinas-dinas koperasi dan pihak lainnya. 

#Bansos   #presiden   #kemensos   #blt