Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; May Day, Buruh dan Mahasiswa Aksi Bersama

Safari
Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; May Day, Buruh dan Mahasiswa Aksi Bersama
Ilustrasi (isr)

Jakarta, HanTer - Ribuan buruh dan mahasiswa akan menggelar aksi untuk memperingati May Day, Sabtu (1/5/2021) mendatang. Aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam aksinya buruh dan mahasiswa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sedang diuji materi di MK. Penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker karena dinilai merugikan kaum buruh.

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh. 

 

“Mereka tersebar di 3 ribu perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorotalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

 

Said menegaskan, aksi buruh yang dilakukan di bebagai daerah wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti melakukan rapid antigen, menggunakan masker, handsanitizer, hingga menjaga jarak. Apalagi aksi akan diikuti ribuan buruh guna memperingati hari Buruh se- Dunia atau May Day.

 

Said mengungkapkan, aksi tidak hanya diikuti kaum buruh, karena aksi May Day juga akan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus ternama seperti BEM ITB, UNJ, Unand, dan lainnya. Dalam hal ini, KSPI sudah bertemu dan berdiskusi dengan pengurus Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

 

“Mahasiswa dan buruh akan bergerak bersama untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama, yaitu penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal.

 

Sebagaimana diketahui, buruh sudah mengajukan uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa hal yang dipermasalahkan kaum buruh dalam beleid yang baru ini adalah terkait dengan outsourcing dan buruh kontrak. Di dalam UU Ketenagakerjaan, outsourcing ada 2 jenis yaitu outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. 

 

Dalam tuntutannya, buruh meminta PKWT atau karyawan kontrak harus dibatasi 3 - 7 periode kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah 5 – 7 tahun, agar karyawan kontrak bisa punya kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT) yang berkinerja baik.

 

“Jangka waktu kontrak tidak diatur dalam peraturan pemerintah tapi harus diatur di UU 11/2020,” pungkasnya.

#Demo   #buruh