Sengketa Kepemilikan Wisata Curug Bidadari Sentul Paradise Park, Kuasa Hukum Ingatkan Majelis Hakim Objektif, Adil dan Profesional

Safari
Sengketa Kepemilikan Wisata Curug Bidadari Sentul Paradise Park, Kuasa Hukum Ingatkan Majelis Hakim Objektif, Adil dan Profesional

Jakarta, HanTer - Kasus sengketa kepemilikan Wisata Curug  Bidadari Sentul Paradise Park, akan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/11/2020) lusa. Pada putusan sebelumnya pengadilan menolak dengan alasan, gugatan penggugat Triyono cacat formil obscuur libel.

 

"Setelah ditolak mereka bukannya banding tapi malah ngajukan gugatan baru. Jadi ditakutkan hakim masuk angin. Karena penggugat berambisi sekali," kata Hanfi Fajri, kuasa hukum pemilik Wisata Curug  Bidadari Sentul Paradise Park, Jumat (30/10/2020).

 

Hanfi memaparkan, sengketa kepemilikan tempat wisata tersebut berawal ketika Kostra Baladhika, pemegang hak tanah dan pemilik (owner) tempat wisata air terjun Curug Bidadari Sentul Paradise Park berdasarkan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33, SHM No.38 & SHM No. 73 dengan total luas 35.462 persegi dan 7 Akta Jual Beli No. 23, 24,25,26,27,28 dan 31 dengan total luas 4.783 persegi.

 

Sejak tahun 2010 - 2014 Kostra Baladhika membeli tanah untuk dibangunnya kawasan wisata air terjun curug bidadari yang terletak di Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Sejak tahun 2010 kliennya juga menggunakan uang pribadi untuk membangun sarana dan prasarana seperti kolam waterfall, kolam cor beton, jembatan, saung, musholla, main hall, toilet, pos keamanan, food court area parkir motor, mobil dan bus, pintu gerbang, jalan lingkungan kawasan, pelebaran jalan desa, pembuatan,pembukaan dan pembuatan badan jalan kawasan 1.1 km, pengaspalan jalan sepanjang 2.8 km, dan pemasangan gardu listrik.

 

"Selain pemegang hak atas tanah, klien kami juga sebagai pemegang hak atas izin kawasan Wisata Air Terjun Bidadari Sentul Paradise Park seperti surat izin usaha perdagangan Wisata Alam Curug dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemandian Alam," jelasnya.

 

Kostra Baladhika, sambung Hanfi, dalam mengelola kawasan air terjun sangat mengutamakan keamananan pengunjung di kawasan wisata dengan menempatkan petugas keamanan pada titik-titik yang rawan bahaya kecelakaan. Selain itu, kliennya juga melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dan pajak kepada Pemerintah setempat.

 

Namun setelah dibeli dan dibangun kawasan wisata air terjun, tiba-tiba pada tanggal 23 Desember 2014 sampai saat ini ada sekelompok orang yang menduduki dan menguasai tanah secara fisik tanpa hak dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh kliennya. Atas tindakan tersebut, Kostra sebagai pemegang hak atas tanah merasa dirugikan, karena tanah yang telah dibelinya sudah dibangun sarana dan prasarana dengan menggunakan uang pribadinya.

 

"Karena tindakan tersebut merupakan penyerobotan tanah milik Pak Kostra Baladhika, maka kami membuat laporan polisi di kantor Bareksrim, Mabes Polri pada tanggal 27 Januari 2015 dengan LP No. LP/1001/I/2015/Bareskrim dan Tanda Bukti Lapor No. TBL/57/I/2015/BARESKRIM," jelasnya.

 

Ironisnya, saat ini para terlapor masih menduduki dan menguasai tanah milik Kostra. Selain itu para terlapor juga membuka dan mengelola kawasan wisata air terjun Bidadari dengan mengaku-ngaku sebagai pengelola untuk mendapatkan keuntungan dari uang tiket dan uang parkir pengunjung. Padahal tindakan mereka merupakan tindak pidana penyerobotan tanah yang menggunakan fasilitas sarana prasarana dan mengaku-ngaku sebagai pengelola tanpa izin dan hak pemilik.

 

"Sehingga pengelolaan wisata air terjun curug Bidadari Sentul Paradise Park yang dilakukan oleh para terlapor adalah ilegal , karena izin wisata dan kepemilikan hak atas tanah kawasan wisata tersebut air tersebut atas nama klien kami," tegasnya.

 

Hanfi memaparkan, akibat pengelolaan yang ilegal tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2020 salah satu pengunjung air terjun meninggal dunia karena kelalaian para terlapor yang tanpa hak dan izin diatas tanah serta menggunakan bangunan, fasilitas sarana prasarana milik Kostra Baladhika. Oleh karena itu pihaknya minta polisi untuk mengusut kematian pengunjung dan menangkap para terlapor atas tindakannya yang telah memaksa membuka kawasan wisata air terjun tersebut tanpa hak kliennya.

 

Pada tanggal 5 April 2019 salah satu terlapor yang bernama Triyono juga mengajukan gugatan perdata. Namun ditolak berdasarkan putusan Perkara No. 95/ Pdt.G/2019/PN.Cbi. Tapi ternyata pada tanggal 31 Januari 2020 Triyono mengajukan dan mendaftarkan gugatan perdata sebagai Penggugat Perihal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Atas Kepemilikan 7 bidang tanah berdasarkan 7 AJB atas nama Kostra Baladhika ke PN Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

 

"Selama pemeriksaan di persidangan tidak ada satupun yang dapat dibuktikan mengenai isi dari gugatan penggugat Triyono. Bahkan dalil-dalil dalam gugatan hanya berisikan fitnah dan bohong kepada Pak Kostra Baladhika," paparnya.

 

Adapun kebohongan dan fitnah dalam dalil gugatannya yang menyatakan Kostra menguasai Kawasan Wisata Air Terjun adalah bohong. Fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim adalah Kawasan Wisata Air Terjun Curug Bidadari Sentul Paradise Park dikuasai dan diduduki oleh terlapor. Penggugat juga tidak dapat membuktikan batas-batas pada 7 bidang tanah yang diklaimnya.

 

Oleh karena terlapor tidak dapat menunjukan batasan-batasan mengenai tanah yang diklaimnya, maka itu merupakan fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim sebagai Pertimbangan Hukum untuk menentukan putusan secara adil, mandiri dan independen tanpa adanya intervensi baik menggunakan kekuasaan ataupun uang," jelasnya.

 

Terlapor dalam pemeriksaan di persidangan tidak mengajukan saksi. Justru Kostra yang mengajukan 2 orang saksi yang didengar, dilihat dan diketahui mengenai pembelian kawasan wisata.  Selain saksi, Kostra juga mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dalam perkara tersebut untuk membuktikan kliennya telah membeli dengan uang pribadi.

 

"Artinya pembeli yang beritikad baik menggunakan uang pribadi. Sehingga klien kami selaku pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum atas gangguan oleh pihak manapun," jelasnya.

 

Hanfi pun mengingatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No. 26/ Pdt.G/2020/PN.Cbi.agar objektif, adil dan mandiri dalam menentukan putusan berdasarkan fakta dan data yang terungkap dipersidangan. Karena kasus ini sudah diperiksa dan telah di putus No. 95/ Pdt.G/2019/PN.Cbi.dengan menolak gugatan Terlapor.

 

"Kami minta perlindungan hukum untuk mengawal dan mengawasi pada pembacaan putusan perkara No. 26/ Pdt.G/2019/PN.Cbi kepada Mahkamah Agung, Cc Badan Pengawasan MA, Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, dan KPK," tegasnya.

 

Hingga berita ini ditulis masih menunggu konfirmasi dari pihak terlapor.

#Sengketa   #tanah   #wisata   #curug