Keluhkan Pengelolaan Kinanti Building Epicentrum, Paguyuban Pedagang Buat Petisi

Safari

Jakarta, Sedikitnya, 50-an pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang yang kerap mangkal di Kinanti Building Epicentrum Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, membuat petisi. Mereka membuat petisi karena mengeluhkan perlakuan dari pengelola Kinanti Building Epicentrum.

 

Juru Bicara (Jubir) Paguyuban, Arief Yulisman mengatakan, keluhan yang dialami pedagang bemula ketika PT. MS menawarkan sewa lahan yang di dalam lahan tersebut ada gedung yang dinamakan Lahan Toga (dalam kontrak sewa) kepada pihak PT. Kinanti Utama Karya (KUK) yang telah bermitra dengan Pemda DKI melalui program OK OCE

 

“PT. KUK dan mulai melakukan Investasi renovasi Gedung dan Lahan. Dalam perjalannnya PT. KUK menjalankan program OK OCE yang diresmikan oleh Sandiaga Uno (Wagub DKI) pada tanggal 14 Februari 2018,” ujar Arief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

 

Selanjutnya kata Arief, PT. MS dan PT. KUK melakukan perjanjian sewa menyewa tanggal 12 Januari 2018 dan menamakan Lahan Toga tersebut menjadi “Kinanti Building”. Dan perjanjian sewa Lahan tanggal 29 Maret 2018.  Program OK-OCE melibatkan para pelaku UMKM (Pedagang kuliner, VO, Co Working Space, Pelatihan, Seminar dan lain-lain) yang mana Program tersebut saling bersinergi.

 

“Setelah Gedung dan lahan terisi penuh, para tenan (tergabung dalam Program OK OCE ) meminta PT. KUK untuk membuatkan domisili usaha mereka, yang salah satu syaratnya adalah ijin IMB Gedung,” jelasnya.

 

Setelah itu, Arief mengatakan PT. KUK meminta IMB Gedung kepada PT. MS dan PT. KUK baru mengetahui – berakhir sejak tahun 2010. PT. KUK telah merasa tertipu oleh PT. MS atas tindakan menutupi hal tersebut, dan hal ini yang menjadi pertanyaan PT. KUK, mengapa pihak PT. Mahadana Dasha Utama Tbk, juga terkesan menutupi hal tersebut.

 

Menanggapi hl itu, peneliti kebijakan Publik Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menjelaskan dalam masalah ini maka keterbukaan publik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 harus dikedepankan bahkan aspek transparansi.

 

“Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak harus berjalan tanpa ada yang merasa dirugikan atau win-win solution bukan win-lose solution,” kata Jerry.

 

Dalam hal ini juga perlunya IMB, Jerry menuturkan lantaran itu sangat penting sebagai legal standing. UMKM di gedung ini perlu juga diselamatkan hampir 60 anggota Paguyubun yang melakukan aktivitasnya. Jerry menyatakan ini juga perlu sokongan pemerintah lantaran punya pengaruh besar mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona. Apalagi 69 persen UKM perlu topangan dan uluran tangan.

 

“Harusnya  PT MS tak perlu menutupi hal-hal yang terselubung harus ada keterbukaan publik dengan PT KUK terkait eksistensi IMB tersebut,” ujar Jerry.

 

Menurut Jerry, ada yang tidak beres dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan tak menyenangkan terhadap seseorang bisa terancam pidana, Pasal 335 dimana perbuatan tidak menyenangkan.

 

“Saya mendorong agar pemerintab juga perlu menopang dan mendukung para pelaku usaha di Indonesia, setidaknya para pelaku UMKM ini perlu juga difasilitasi biar usaha mereka tetap survive dan tak mati,” ungkapnya tegas.

 

Dalam hal ini Jerry menegaskan PT MS harus bertanggung-jawab sesuai perjanjian kedua belah pihak jangan lepas tangan tapi perlu turun tangan. Jerry menduga ada konspirasi terselubung hingga mereka seakan menutupi soal IMB yang ada sehingga bisa berujung pidana. Ia menyatakan Pasal 378 KUHP dan pasal 1328 BW hukum perdata adalah implikasi hukum dari ketidakjelasan hasil sebuah kerjasama..

 

Jerry mengatakan IMB mereka ada atau tidak bisa saja PT MS melanggar Undang-Undang. “Saya pertanyakan juga IMB mereka apa ada atau tidak ada lantaran bisa saja PT MS melanggar Undang-undang dimana dalam pasal 115 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Serta pemilik bangunan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara (pasal 46 ayat 3 UUBG),” kata Jerry yang juga Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK).

#Pedagang   #ukm   #okeoce