Sempat Beredar Info Gratis Perpanjangan SIM, Ini Klarifikasinya

Romi
Sempat Beredar Info Gratis Perpanjangan SIM, Ini Klarifikasinya
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Sempat viral dan bikin heboh karena beredar informasi tentang Peraturan Pemerintah RI No 76 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri yaitu perpanjangan SIM gratis.

Akhirnya, Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri Kombes Tri Julianto Djatiutomo menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, bukan perpanjangan SIM yang gratis tapi penerbitan SKCK.

"Yang gratis bukan penerbitan dan perpanjangan SIM, melainkan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)," kata Julianto, dalam situs Humas Polri, Senin (4/1/2021).

Ia menjelaskan, dalam Pasal 7 disebutkan dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia," jelasnya.

"Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan," sambungnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan jika peraturan pemerintah tersebut setelah berlaku 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

"Mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 atau 0 persen berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/pelajar dan usaha mikro, kecil, dan menengah," ungkapnya.

Akan tetapi, lanjut Julianto, ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Kapolri dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

"Layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen antara lain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian," tutupnya.