Penerimaan PJLP Tahun 2021 Diprotes, Baranusa Meminta Dinas LH Prioritaskan Warga Jakarta

Safari
Penerimaan PJLP Tahun 2021 Diprotes, Baranusa Meminta Dinas LH Prioritaskan Warga Jakarta

Jakarta, HanTer - Puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta di kawasan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/1/2021).

Dalam aksinya, Baranusa DKI Jakarta meminta kepada Seluruh Dinas-dinas Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang SDM yang ber-KTP daerah dalam melakukan rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan (PJLP).

"Khususnya kepada Dinas LH Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan temuan kami telah banyak merekrut tenaga kerja dari luar," ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Ahmad Syafei (Pei) di kawasan Cililitan. 

Menurut Pei, penerimaan PJLP yang direkrut oleh Dinas LH tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) saat berkampanye di pilkada DKI Jakarta 2017. Dimana, kata Pei, Anies-Sandi sendiri pernah mengatakan akan memprioritaskan tenaga kerja dari warga Jakarta untuk menggarap sejumlah proyek yang ada di Ibu Kota, termasuk proyek BUMD (badan usaha milik daerah) yang anggaran dari pemerintah saat berkampanye di pilkada DKI Jakarta lalu. 

"Artinya jelas janji Pak Gubernur, beliau sendiri pernah mengatakan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kenapa janji kampanye itu tidak direalisasikan? Pak gubernur juga harus ngecek persoalan ini. Jangan-jangan para pejabat di dinas DKI ini bermain," kata Pei. 

Apalagi, dirinya menduga penerimaan PJLP tahun 2021 tersebut dilakukan secara online tanpa ada persetujuan resmi dari Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati. 

"Jika benar demikian, artinya telah terjadi penyelewengan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan dinas LH dalam merekrut PJLP tahun ini. Khususnya terkait jual-beli jabatan," tuturnya. 

Pei mengaku pihaknya telah menemukan sebanyak 30% tenaga kerja berstatus KTP luar Jakarta yang di rekrut oleh dinas LH pada awal tahun 2021. Pihaknya turut menyesalkan hal tersebut mengingat kondisi angka pengangguran di Jakarta terus meningkat khususnya di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini. 

Sebab itu, selain meminta dinas LH memprioritaskan warga Jakarta dalam rekruitmen PJLP. Pihaknya juga mendesak Plt Kepala Dinas LH, yakni Syarifuddin untuk segera memecat pejabat terkait yang bertanggung jawab dalam bidang pengadaan jasa tenaga kerja. 

"Jika tidak, persoalan ini akan kami bawa kepada gubernur DKI Jakarta hingga DPRD DKI Jakarta," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas LH Provinsi DKI Jakarta dinilai ganjil dan mencurigakan. Pasalnya, dari hasil rekrutmen yang dilakukan sebelumnya, terdapat ratusan PJLP ber-KTP luar Jakarta yang dipekerjakan di dinas tersebut. Mayoritas dari Bekasi.

"Dari hasil penelusuran saya, di Sudin LH Jakarta Timur saja terdapat sekitar 30 orang PJLP ber-KTP luar Jakarta. Belum lagi yang di Sudin LH Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Saya perkirakan jumlahnya ratusan orang," kata seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa (22/12/2020).

Dari sekitar 30 PJLP ber-KTP luar Jakarta di Sudin LH Jakarta Timur, berdasarkan data yang dibeberkan narasumber ini, terdapat PJLP berinisial IF yang beralamat di Pondol Gede, Bekasi; FR yang beralamat di Bintara, Bekasi; HH yang beralamat di Cileungsi, Bogor,  dan R yang beralamat di Bantar Gebang, Bekasi.

Narasumber ini mengaku heran mengapa DLH mempekerjakan PJLP dari luar Jakarta, karena di Ibukota sendiri banyak warga yang sedang membutuhkan pekerjaan karena sudah lama menganggur atau karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan rasionalisasi, bahkan tutup, akibat terimbas pandemi Covid-19.

"Saya dapat info, ini entah benar entah tidak, orang yang diterima bekerja sebagai PJLP di DLH "dikutip" Rp 2 juta per orang," imbuhnya.

Narasumber ini berharap Gubernur Anies Baswedan memperhatikan betul masalah ini karena dapat memicu ketidakpuasan dan kecemburuan sosial di masyarakat.

"Saya sebagai warga Jakarta juga prihatin, karena di satu sisi warga kota saya banyak yang butuh pekerjaan, tapi di sisi lain instansi pemerintahan di kota saya kok malah mempekerjakan warga yang bukan warga kota saya," tegasnya.

Ia khawatir kalau rekrutmen PJLP tahun ini yang akan dipekerjakan di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air DLH, juga akan kembali merekrut warga dari luar Jakarta, sehingga sedang ia pantau.

Saat ini rekrutmen telah memasuki seleksi tahap dua, setelah seleksi tahap pertama, yakni seleksi administrasi, telah selesai.
"Cukup banyak warga Jakarta yang lolos seleksi administrasi, mungkin sekitar 10 orang atau lebih," katanya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas (Sekdis) LH Indro Martono menjelaskan, warga luar Jakarta yang dipekerjakan sebagai PJLP di satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-nya untuk memenuhi kuota yang dibutuhkan. Sebab, kata dia, banyak pelamar dari Jakarta yang tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi persyaratan, tidak kapabel, dan lain sebagainya,  sehingga agar kuota cukup, peserta dari luar Jakarta yang lolos seleksi pun diterima dan dipekerjakan.

"Pada prinsipnya, setiap ada rekrutmen PJLP, pelamar ber-KTP Jakarta selalu kami perioritaskan, tapi karena yang lolos seleksi tidak sampai memenuhi kuota, untuk menutupi kekurangannya, maka yang dari luar Jakarta kami terima kalau lolos seleksi," katanya via telepon.

Indro membantah ada permainan dalam rekrutmen PJLP ini, karena kata dia, rekrutmen dilakukan secara online, melalui komputer, sehingga antara pelamar dengan panitia rekrutmen tidak ada kontak. Apalagi bertemu secara langsung. Ketika ditanya tentang adanya kemungkinan admin dari rekrutmen online itu diintervensi, dia juga membantah kemungkinan itu. "Tidak mungkin," bantahnya.

#PJLP   #DKI