Kasus Pembelian Lahan; KPK Diminta Periksa Prasetio Edi
Foto : Demonstran Menuntut KPK Periksa Ketua DPRD DKI Prasetio Edi

Jakarta, HanTer - Puluhan orang dari Gerakan Aktivis Lintas Mahasiswa (GLAM) berdemo di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi dan lantai 10 DPRD yang merupakan ruang kerja Prasetio disegel.

Koordinator Gerakan Aktivis Lintas Mahasiswa (GLAM), Moh. Risal Abjan mengatakan, tuntutan terkait dugaan keterlibatan Prasetio dalam proses penganggaran pembelian lahan oleh Perumda Sarana Jaya. Ada yang janggal saat Prasetio bersikukuh mempertahankan anggaran pengadaan lahan tersebut.

"Prasetio kerap berupaya mempertahankan anggaran pengadaan lahan, khususnya di perusahaan daerah. Terlihat saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Hotel Grand Cempaka Resort, November tahun lalu," tegas Risal didepan Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/3/2021).

Pihaknya merasa terkejut saat melihat anggaran pembelian lahan Perumda Sarana Jaya yang dibahas pada rapat pembahasan anggaran Sarana Jaya pada, 14 November lalu.

Menurut Risal, pada rapat yang dipimpin ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi itu sebelumnya membahas soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Sarana Jaya senilai Rp285 Milyar. Namun, keesokan harinya, anggaran tersebut tiba-tiba berubah menjadi Rp1.285 triliun.

"Kami sempat kaget, kenapa enteng banget menaikkan anggaran sebanyak Rp1 triliun untuk Sarana Jaya tanpa disertai alasan yang jelas dalam rapat itu," terang dia.

Dirinya menduga, Korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur itu ditengarai telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Lebih lanjut Risal menyebutkan, menurut informasi yang ia terima dari sumber yang enggan ia sebutkan namanya, kata Risal, Pras selalu berupaya mempertahankan anggaran tanah tersebut, dalihnya pembelian lahan adalah land banking.

"Selain menaikkan, Prasetio berupaya mempertahankan anggaran pengadaan tanah. Nah, ketika ada legislator yang mempertanyakan, Prasetio selalu berdalih pembelian lahan merupakan bentuk land banking. Padahal banyak aset tanah milik DKI yang bisa dimanfaatkan," ungkap dia.

Atas dasar itu, Risal dalam orasinya menyampaikan tiga tuntutan, yakni;

1. Mendesak KPK-RI usut tuntas dugaan kasus keterlibatan Ketua DPRD DKI JAKARTA. Prasetio Edi yang disebut-sebut mengawal anggaran pembelian tanah bagi sanarana jaya di parlemen. 

2. Sarana Jaya dialokasikan sebesar Rp 285 miliar. Namun, Tanpa ada alasan yang jelas, dalam rapat yang dipimpin oleh Prasetio Edi, secara tiba-tiba suntikan modal untuk perusahaan daerah itu dinaikkan menjadi Rp 1,285 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1 triliun digunakan untuk pengadaan tanah.

3. Mendesak KPK-RI usut tuntaskan mafia-mafia kakap yang merugikan negara triliunan rupiah.

Sebelumnya Prasetio Edi membantah terlibat kasus tersebut. Politisi PDIP itu bahkan menuding pihak Pemprov DKI selayaknya bertanggungjawab. Sammy