Pemprov DKI-Ngawi Kerja Sama Kekuatan Pangan, Anies: Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Sammy
Pemprov DKI-Ngawi Kerja Sama Kekuatan Pangan, Anies: Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Jakarta, HanTer - Kebutuhan pangan di Ibu Kota 99 persennya dipasok dari luar Jakarta. Hal itu membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas cakupan kerja sama, khususnya kerja sama antardaerah guna mencukupi pasokan dan menyeimbangkan supply maupun demand. Sehingga, menghindari kelangkaan dan membuat harga pangan di Ibu Kota menjadi terjangkau.

Salah satunya, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya menggandeng Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur guna memperluas cakupan serapan gabah untuk pasokan beras di Jakarta. Sebelumnya, PT Food Station juga telah memperluas ekspansinya ke Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, dengan menargetkan lahan pertanian seluas 1.000 hektar.

Kerja sama antardaerah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta yang diwakili Guvernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan Pemkab Ngawi yang diwakili Bupati Ngawi, Ony Anwar, dan disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta jajaran PT Food Station, Daya Tani Sembada, dan Kelompok Tani Sido Rukun di Balai Desa Geneng, Dusun Alas Pecah, Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Minggu (25/4/2021).

Dalam sambutannya, Gubernur Anies menjelaskan bahwa kerja sama antardaerah ini merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana, Jakarta sebagai kota penyumbang perekonomian terbesar memberikan manfaat bagi daerah lain, khususnya peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita di pemerintahan disumpah melaksanakan konstitusi dan perintah konstitusi adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Anies membuka sambutannya.

"Maka dari itu, kerja sama ini memiliki dua dimensi yang berkeadilan. Satu sisi kita secara serius ingin kebutuhan pangan di Jakarta terpenuhi dan di sisi lain kita ingin menghadirkan keadilan sosial, khususnya untuk para petani daerah agar mereka mendapat manfaat lebih besar, mendapat peningkatan kesejahteraan, dan mendapat kepastian atas produk-produknya," tambahnya.