Demo KPK, Sejumlah Massa Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Bekasi

Oni
Demo KPK, Sejumlah Massa Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Bekasi

Jakarta, HanTer - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Koordinator aksi, Hans menjelaskan, pemberantasan korupsi adalah agenda besar dan program kerja unggulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres RI, Maruf Amin yang tertuang dalam butir keempat Nawacita. Kejahatan ini lebih spesifiknya disebut dengan Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (KKN).

"Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan banyak sekali kasus korupsi yang menimpa para Kepala Daerah. Kejahatan extraordinary crime merupakan kejahatan yang sangat merugikan Negara atau satu bentuk kejahatan dengan dalil menguntungkan diri sendiri dengan merampok hak orang mengatasnamakan Rakyat," terang Hans.

Salah satu yang mereka soroti adalah adanya dugaan korupsi penanganan kasus COVID-19 yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, Pemkot Bekasi tidak mampu menjawab semua keresahan serta kesulitan masyarakat, padahal mendapat anggaran dari pemerintah pusat.

"Pemerintah Kota Bekasi harusnya membantu rakyat ditengah Pandemi Covid-19 berdasarkan Anggaran yang diturunkan Milyaran Rupiah demi kesejahteraan serta membantu ketimpangan ekonomi rakyat khususnya Daerah Kota Bekasi," ujarnya.

Menurut Hans, Pemerintah Kota Bekasi selalu beralasan anggaran atau dana yang disampaikan tidak cukup, sehingga muncul dugaan korupsi mengenai Anggaran COVID-19.

Berangkat dari Undang-undang, sambung Hans, tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah memahami untuk Membasmi. Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan didalam 13 Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001). Berdasarkan Pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Ketigapuluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan kedalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

"Maka sebab itu, Negara jangan diam dan lindungi Koruptor kelas kakap. KPK yang dipimpin oleh Bapak Firli Bahuri harus memanggil dan memeriksa kepala daerah yang diduga menghabiskan uang Negara Milyaran Rupiah," tegas Hans.