Pemprov DKI Gandeng Pusat Untuk Wujudkan Hak Bagi Kaum Disabilitas

Sammy
Pemprov DKI Gandeng Pusat Untuk Wujudkan Hak Bagi Kaum Disabilitas
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat dalam melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan hak asasi bagi penyandang disabilitas agar dapat maju dan berkembang secara adil, mandiri dan tanpa diskriminasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andriyansyah, mengatakan, pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi melalui ULD. Harapannya, akan tercipta penyelenggaraan ketenagakerjaan yang menghargai berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnis, budaya, kondisi disabilitas dan lainnya dalam lingkungan kerja yang bersifat terbuka.

"Pemerintah hadir berperan aktif memberi dukungan melalui ULD kepada kelompok tenaga kerja penyandang disabilitas, sehingga kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi lebih luas dan mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia," kata Andriyansyah di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapau 17,95 juta orang. Sementara yang masuk ke angkatan kerja, mencapai 7,99 juta orang.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penyandang Disabilitas hanya sekitar 44 persen. Angka ini jauh di bawah angka TPAK Nasional yang sebesar 69 persen.

Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang. Lalu jumlah pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebesar 247.000 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen.

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya, ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas yang lebih banyak di sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan akomodasi dan aksesibilitas di dunia kerja.

Sementara, dari sisi pendidikan angkatan kerja penyandang disabilitas ini masih didominasi dengan tingkat pendidikan rendah yaitu sebagian besar penyandang disabilitas berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Tercatat, sebanyak 72,3 persen tamatan atau bahkan tidak pernah/lulus SD.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan serta ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja, membuat para penyandang disabilitas sulit untuk mencari dan memperoleh pekerjaan yang layak.

"Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan telah mengambil langkah-langkah guna mendorong penyerapan tenaga kerja disabilitas di DKI Jakarta termasuk percepatan penyelanggaraan ULD bidang ketenagakerjaan," ujarnya.

Langkah yang dimaksud berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Pergub Nomor 107 Tahun 2014 tentang Penyedia PJLP Penyandang Disabilitas, serta Instruksi Gubernur DKI Jakarta (Ingub) Nomor 2 Tahun 2018.

Kemudian, payung hukum perwujudan pembangunan ketenagakerjaan inklusi juga tertuang dalam PP Nomor 60 tahun 2020, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Aturan-aturan ini merupakan perwujudan dari amanah Dasar Negara Pancasila dan UUD Negara Pasal 27 ayat 2 tahun 1945.

Kata dia, landasan kebijakan program ini juga tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal penting yang terkait upaya memperkuat pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di antaranta adalah Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2016.

Aturan itu mewajibkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dan mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Mengingat isu disabilitas adalah isu lintas sektor, sehingga penangannya memerlukan keterlibatan dan kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup-lingkup regional provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dilakukan diseminasi kebijakan percepatan penyelenggaraan ULD bidang ketenagakerjaan tersebut," katanya.