Kasus Korupsi Pembelian Lahan di Munjul, Jaktim, Wagub DKI:  Saya Yakin Pak Anies Tak Terlibat
Foto : Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza)

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini tidak terlibat dalam praktik korupsi pembelian lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur yang dilakukan oleh salah satu direksi BUMD DKI.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat menanggapi wacana KPK memeriksa Anies dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus tersebut.

"Ya semua menjadi kewanangan penegak hukum. Tapi saya yakin yah pak Anies jauh dari terlibat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/7/2021).

Ariza mengatakan apabila rencana itu terlaksana, Anies akan memberikan klarifikasi dengan baik kepada KPK. Namun sepengetahuan dia, Anies tidak terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan beserta pihak ketiga lainnya.

"Silakan nanti ditanyakan kepada pak Anies, sejauh yang saya tahu beliau tidak terlibat, dan saya tidak tahu masalah itu," ujar Ariza.

Lima Tersangka

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Selain itu, ada juga korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, bahkan diduga terjadi permainan harga hingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp152,5 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, pihaknya bisa memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus tersebut.

Menurut Firli, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies, dan juga Prasetyo memahami penyusunan APBD DKI.

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI," kata Firli.

"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," tambah Firli Bahuri dalam keterangannya.