Warga Tak Pakai Masker Dipenjara Tiga Bulan Atau Denda Rp50 Juta
Foto : Ilustrasi aktivitas warga saat pandemi COVID-19 (ist)

Jakarta, HanTer - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Dalam draf revisi Perda tersebut, Anies menambahkan Pasal 32A, dan 32B, yakni mengatur tentang sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Dalam Pasal 32A ayat 1, bagi warga yang tidak menggunakan masker dapat diberikan sanksi pidana dengan kurungan penjara maksimal tiga bulan, dan denda paling banyak sebesar Rp500 ribu.

"Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu)," bunyi aturan dalam draf revisi Perda Covid-19 itu yang dikutip Harian Terbit di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Selanjutnya, terdapat pula Pasal 32A ayat 2 untuk mengatur sanksi yang akan diberikan pada sektor pelaku usaha, yakni diantaranya perkantoran, tempat makan, industri dan perhotelan.

Bagi tempat-tempat usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan, dan denda paling banyak sebesar Rp50 juta.

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasall 14 ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi aturan itu. 

Disetujui

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan besar kemungkinan anggota akan sepakat atas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 yang akan memasukkan sanksi pidana di dalamnya.

Taufik juga meyakini revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 dengan menyertakan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, tidak akan ada pertentangan dari anggota dewan karena tujuannya  untuk keselamatan masyarakat luas.

"InsyaAllah setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Jakarta ke depan dan kesehatan masyarakat," ujar Taufik di Jakarta, Senin.

Ultimatum Remidium
 
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pasal pidana berupa kurungan badan tiga bulan atau sanksi denda dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 adalah "ultimatum remidium" atau upaya terakhir penegakan hukum.

Hal tersebut tertuang dalam naskah pidato Anies pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian penjelasan terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 yang dibacakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahamd Riza Patria.

"Penambahan ketentuan pidana merupakan materi paling krusial dalam usulan Raperda ini. Pengaturan beberapa ketentuan pidana diatur dengan asas ultimatum remidium," kata Anies seperti dibacakan Riza dalam rapat paripura tersebut, Rabu.

Ketentuan pidana tersebut, lanjut Anies, diberlakukan pada setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif.

Kedua, adalah pidana bagi subyek hukum tertentu yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

Subjek hukum yang dimaksud berlaku untuk beberapa sektor antara lain pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, industri, penginapan dan tempat wisata.

Kemudian pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan transportasi daring. Lalu pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran.

"Prinsip ultimatum remidium diterapkan ketika sanksi administrasi tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan. Kita dapat melihat sendiri bahwa sanksi administratif yang ada saat ini belum dapat mengetuk hati masyarakat dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Pemidanaan tidak hanya untuk menjerakan pelaku, tapi juga bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari penularan COVID-19," ucap Anies.

Tidak Jera

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 karena sanksi dalam perda tersebut saat ini belum memberikan efek jera pelanggarnya.

"Revisi ini dilatarbelakangi karena sanksi yang ada sekarang dianggap masih kurang efektif sehingga perlu ada sanksi pidana," kata Riza di Jakarta, Jumat, dilansir Antara.

"Masih ada saja yang coba-coba mengakali, menyiasati dari sanksi yang ada, makanya kami akan menyusun sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi pidana yang akan kita masukkan dalam perda," ujarnya.