Jakarta, HanTer - Pertikaian antara warga bersama pengurus RT/RW yang terjadi di Pulau Pantara, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, yang viral di media sosial (medsos) beberapa hari terakhir menarik perhatian Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K).

Perselisihan antara warga dengan pengurus RT/RW disebabkan pembangunan sebuah rumah tinggal yang beralamat di Pulau Pantara tersebut telah berujung gugatan warga kepada pengurus RT/RW di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Oleh karena itu permasalahan tersebut harus segera menjadi perhatian Walikota Jakarta Barat dan juga Gubernur DKI Jakarta.

Pimpinan Lembaga KPK DKI Jakarta, Adv. Antonius Ananias Aty Boy SH mengatakan, gugatan warga terhadap pengurus RT/RW bisa menjadi preseden buruk di tengah masyarakat. Gugatan warga terhadap pengurus RT/RW bisa menjadi kelemahan bagi pengurus RT/RW dalam menerapkan aturan terhadap warga di lingkungannya.

"Pengurus RT/RW digugat ke pengadilan karena menerapkan aturan di wilayahnya ini wajib menjadi perhatian Walikota Jakarta Barat untuk segera menyelesaikan agar tidak sampai ke persoalan hukum," ujar Aty Boy di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Ia menilai, jika persoalan RT/RW menegakkan aturan di wilayahnya kemudian dibawa ke ranah hukum maka akan melemahkan pengurus RT/RW untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam  menerapkan peraturan pemerintah di wilayahnya.

Atas gugatan tersebut, sambung Aty Boy, pihaknya melakukan investigasi terkait persoalan bangunan rumah yang menjadi asal muasal  terjadinya pertikaian tersebut. Dalam mendirikan bangunan atau memanfaatkan ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah jelas diuraikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

Namun prakteknya saat ini masih ada bangunan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di wilayah Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. 

"Kami menemukan dugaan bangunan rumah tinggal, 3 lantai yang berada di Pulau Pantara Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan tersebut diduga tidak mengantongi Izin mendirikan bangunan. Bisa juga ada indikasi dugaan tidak sesuai dengan  Izin pendirian bangunannya (IMB)," ungkap Aty Boy yang juga Ketua Umum Organisasi KORPS Nusantara ini.

Aty Boy menyebut, berdasarkan hasil penelusuran di lokasi bangunan yang terletak di Pulau Pantara Blok P4 nomor 51 RT 001 RW 09 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat tersebut sama sekali tidak memasang Plang Papan Pengumuman tentang pembangunan rumah tinggal tersebut.Pemasangan Plang Papan pengumuman tentang pembangunan rumah tinggal telah diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.

"Pemasangan papan IMB merupakan kewajiban pemilik bangunan, sebelum dan selama kegiatan membangun dilaksanakan harus dipasang papan proyek yang mencantumkan nama proyek, nama pemilik," tegasnya

Aty Boy juga mengungkapkan, hasil penelusuran ada indikasi dugaan pembangunan/renovasi pembangunan rumah tinggal tersebut tidak memiliki IMB dan bisa juga diduga tidak sesuai dengan pemberian Izin yang di keluarkan pemerintah. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Pemkot Jakarta Barat juga Pemprov DKI Jakarta agar segera menidaklanjuti temuan tersebut.

"Segera berikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pencabutan izin, pembatalan izin, dan pembongkaran bangunan, apabila benar bangunan rumah tinggal tersebut tidak memiliki IMB," paparnya.

Atas adanya dugaan bangunan yang tidak mengantongi izin atau diduga tidak sesuai izin, sambung Aty Boy, Lembaga KPK Wilayah  DKI Jakarta akan secara resmi menyurati Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain itu tembusan surat juga akan ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Kami sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol sosial masyarakat meminta kepada Kasudin CKTRP Kota Administrasi Jakarta Barat agar segera menertibkan bangunan yang diduga tidak mengantongi izin atau tidak sesuai dengan IMB," tegasnya.

Dikonfirmasi Seksi  CKTRP Kecamatan Kembangan yang akan menindaklanjuti dengan pengecekan lokasi terlebih dahulu. "Saat ini kami belum bisa menjawab, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama PTSP untuk selanjutnya kita akan meninjau terlebih dahulu ke lapangan," ujar Doni, petugas CKTRP, Rabu (21/7/2121).