Alasan DKI Ingin Satpol PP Bisa Menjadi Penyidik
Foto : Ilustrasi

JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar pembahasan perdana perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. 

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan ada tiga pasal yang menjadi fokus pembahasan. 

Masin-masing pasal 28A terkait kewenangan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang hasilnya dilampirkan ke Polri dan Pengadilan Negeri. 

Selanjutnya pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi Covid-19. Mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp500ribu, Rp50 juta hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan. 

Ia berharap penambahan tiga pasal itu akan memberi efek jera pelanggar prokes. 

"Ini didorong dari yang saya tangkap adalah niatan bagaimana perda ini nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus serta mengakhiri pandemi," katanya di laman DRPD DKI. 

Menurutnya, ketiga pasal itu akan diuji kembali karena ada beberapa hal yang harus berlaku seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang sudah diatur undang-undang.

Perda ini mengatur materil. "Formilnya bukan di perda, ada hukum acara yang nanti prosesnya akan berlangsung di pengadilan dengan keputusan dari hakim," katanya.

Selain itu, dibahas pula masukan dari kepolisian terutama dalam pemberlakuan sanksi tindak pidana ringan. 

"Ternyata ada dua klasifikasi yaitu pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat. Pemeriksaan cepat itu bisa diterapkan kepada yang ancaman pidananya tiga bulan kurungan, maksimal dan pemeriksaan singkat itu 6 bulan maksimal. Nah ini yang kita bicarakan," katanya.  (*/yp)