Tuding Anies Soal Pilgub, Ketua DPRD DKI Parno Apa Lagi Tebar Hoaks?
Foto : Prasetyo Edi Marsudi

Jakarta, HanTer - Prasetyo Edi Marsudi mendadak menebar isu. Ketua DPRD DKI Jakarta itu menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024.

Padahal, Anies tidak pernah mengatakan soal Pilgub 2024. Hal ini ditegaskan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah kepada wartawan, Minggu (10/10). 

"Saya bingung sama ketua DPRD DKI. Dia itu lagi parno, panik apa lagi tebar hoaks," tegas aktivis Jakarta yang biasa disapa Rian ini. 

Rian menilai, selama ini Anies sejalan dengan Jokowi. "Penanganan Corona, pembangunan Jakarta hingga program besar DKI itu selaras dengan Jokowi," terangnya. 

Rian berharap Om P sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi bersikap bijak dan netral dalam mengemban jabatan sebagai pimpinan dewan. "Contohnya Mbak Puan Maharani yang sejalan dengan eksekutif. Inikan lucu, kanapa juga Om P seperti menebar hoax," ungkapnya.

Hal senada diucapkan Pengamat Politik Nasional Tamil Selvan. "Menjabat ketua DPRD itu harus menyuarakan suara rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya. 

Tamil berharap Om P bisa bersikap dewasa. "Berpolitik itu harus dewasa. Ingat, negarawan berjuang untuk rakyat bukan nafsu dan menebar kebencian. Ini ada kesan freming negatif yang ditebar ketua DPRD," ucapnya.

Sementara itu, Prasetio Edi Marsudi menuding kalau Anies berbohong soal Pilgub DKI.

"Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan pemerintah pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024. Sebab, pelaksanaan pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur," demikian bunyi keterangan pers Pras, panggilan Prasetio, Sabtu (9/10/2021).

Pras menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya, posisi Anies akan diisi seorang penjabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024, bukan 2022.


"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat (persepsi) seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Pras dalam keterangan pers tertulis, Sabtu (9/10/2021).

Fakta Yang Terjadi 

Anies Baswedan menjadi pembicara dalam forum Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) 2021 di Bali pada Senin(4/10). Dalam dialog yang dipandu politikus PAN sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani tersebut, Anies membahas banyak hal mulai dari pembangunan di Jakarta, penanganan pandemi hingga kiat menghdapi kritik.

Tak disangka bahwa hasil diskusi tersebut begitu viral hingga memancing berbagai pihak yang pro dan kontra dan salah satunya Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus politikus PDIP Prasetyo Edi Marsuidi yang menuding Gubernur Anies berbohong terkait Pilgub 2024 dan rencana untuk mengganjal Anies maju dalam proses demokrasi tersebut.

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statment dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada.”tegas Zita saat dikonfirmasi pada Minggu(10/10).

“Dalam acara(Workshop Nasional) PAN sama sekali Pak Gubernur Anies tidak pernah mengaitkan Pilgub 2024 dengan usaha mengganjal dia,” tambah Zita.

Zita juga menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Gubernur Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di Yotube PAN TV tersebut. Sehingga dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti Gubernur Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 untuk mengganjal Gubernur Anies. Kan ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara Bimtek PAN, itu ya salah banget,” tambah Zita.

Argumen tersebut memang nampak dari pertanyaan Zita kepada Gubernur Anies dalam dialog tersebut dimana Zita juga bertanya terkait purna tugas Gubernur DKI Jakarta beserta hal apa yang paling sulit ditangani oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

“Ngomongin tentang pilkada, kan tahun depan pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan gak ada pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?,” tanya Zita

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana Mantan Rektor Universitas Paramadina itu usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dimana Anies menjelaskan rencananya yang ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yanv fitawarkan ke warga Jakarta saat kampanye dulu sehingga warga Jakarta dapat merasa bahwa proses demokrasi telah berjalan sukses.

Programnya gini 3 tahun pertama kerja eksposur besar, tahun keempat ada survei dll, tahun kelima baru persiapan untuk pilkada, klo pilkadanya gk ada ya sudah kita teruskan saja kerja smpe akhir

“Apa langkah pak anies pasca 2022? Jujur ya pak?,” tanya Zita lagi 

“Oktober tahun depan lima tahun tuntas, saya hanya berharap semua yg dikerjakan disini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi, karena yang terlibat pada pilkada kemarin begitu banyak, ini dituntaskan agar bisa lapor pada umat dan masyarakat bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik dan tuntas sesudah itu saya jadi orang bebas sambil menikmati keliling kemana-mana,” tandas Anies.

"Yang ada, pembahasan kami hanya seputar pembangunan Jakarta, dan soal pasca beliau jadi Gubernur, beliau mau ngapain. Publik bisa saksikan, jejak digitalnya masih ada," ujar Zita.

"Saya pikir, kita jangan menuding yang berlebih. Kalau ada pembicaraan beliau yang seperti itu diluar acara Workshop PAN, silahkan saja klarifikasi langsung beliau," tandas Wakil Ketua DPRD ini.

Zita juga menambahkan, "Tapi karena dikaitkan-kaitkan dengan pembahasan waktu diacara kami, makanya saya ikut andil menjelaskan. Biar lebih jelas. Agar publik tidak tergiring dengan opini-opini liar," tutupnya.