Harga Telur Anjlok, Peternak-Mahasiswa Aksi Damai, Pemerintah Diminta Serap Seribu Ton Per Hari
Foto : Massa dari mahasiswa dan peternak menggelar aksi damai di depan Kantor Japfa Comfeed Indonesia, MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2021). Antara

Ratusan peternak dari sejumlah wilayah meminta agar pemerintah dapat menyerap telur peternak sebanyak 1.000 ton per hari, saat aksi damai yang digelar di sejumlah lokasi wilayah Jakarta, Senin.

Salah satu peternak asal Blitar yang turun dalam aksi tersebut, Rofi Yasifun mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi program pemerintah yang dapat melindungi peternak petelur dari kerugian yang telah dialami selama Juli 2021.

"Kita minta agar pemerintah membeli telur kami peternak rakyat untuk diserap minimal 1.000 ton per hari selama minimal satu minggu," kata Rofi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Rofi menuturkan harga telur yang anjlok dipengaruhi karena produksi yang melimpah, namun tidak sebanding dengan konsumsi atau kebutuhan yang diperlukan.

Petani mengaku telah merugi sejak akhir Juli 2021 karena harga pakan yang terus meningkat. Saat ini, harga jagung pakan yang memakan 50 persen produksi sudah mencapai Rp6.300 sampai Rp6.800, dari sebelumnya berkisar Rp4.500.

Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp12.500 hingga Rp13.500 per kg atau jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) telur berkisar Rp21.500-Rp22.500 per kg.

"Kita setiap hari merugi antara Rp8.000 sampai Rp9.000. Harga pakan memang mahal, tapi yang utama kalau harga telur murah, kita akan gulung tikar. Sekarang pun sudah banyak yang gulung tikar," ujar Rofi.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio juga menegaskan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan budidaya ayam petelur hanya untuk peternak rakyat.

Artinya, perusahaan yang memiliki Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan pakan serta afiliasinya, dilarang melakukan budidaya, menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional.

"Kebijakan seharusnya berpihak untuk melindungi peternak rakyat. Budidaya ayam petelur dikembalikan 100 persen kepada peternak rakyat dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden," ucap Alvino.

Prihatin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, pemerintah berupaya yang terbaik agar adil dan semua pihak mendapatkan haknya terkait demo ratusan peternak ayam petelur dan mahasiswa.

"Kami tentu prihatin, memang ini masalah tidak mudah baik itu telur, cabai, bawang dan lain-lain, ini masalah kita sebagai bangsa. Tentu kami semua (pemerintah) terus memperbaiki regulasi memastikan semua mendapatkan haknya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin malam dilansir Antara.

Pemerintah di berbagai tingkatan, kata Riza, berupaya memastikan konsumen mendapatkan hak untuk bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau sesuai kemampuannya. Hal itu sejalan dengan peternak atau penjual yang bisa menjual barang sesuai dengan harapannya.

"Memang ini pekerjaan yang tidak mudah dan ini kewenangan pemerintah pusat. Kami di daerah akan mendukung setiap kebijakan apakah itu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, tentu hal ini sudah dipikirkan," kata Riza.

Ratusan peternak beserta BEM dari empat universitas menggelar aksi damai di sejumlah lokasi untuk menuntut kenaikan harga telur seiring dengan harga telur yang kian anjlok di tingkat peternak.

Massa menyampaikan tuntutan di sejumlah lokasi, yakni Lapangan IRTI Monas, Kementerian Perdagangan, Komplek DPR/MPR Senayan, Kementerian Sosial, Kantor Charoen Pokphand Indonesia, Japfa dan Kementerian Pertanian di Ragunan.

Adapun tuntutan utama dari para peternak adalah pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar dapat menyerap telur peternak rakyat minimal 1.000 ton selama minimal satu minggu.