Tergabung di Jakpreneur, Omzet Milk Hunter Tumbuh Hingga Belasan Juta
Foto : Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik warga Jakarta yang tergabung di Jakpreneur.

Jakarta, HanTer - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berikan dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik warga Jakarta yang tergabung di Jakpreneur. Dengan adanya dukungan dari Pemprov DKI ini, peserta Jakpreneur binaan Pemprov DKI bisa sukses menjalankan usahanya.

Salah satunya adalah Euis Komara yang tergabung di Jakpreneur dengan sertifikasi produknya bernama Milk Hunter. Milk Hunter memproduksi minuman olahan ready to drink, seperti beberapa varian berupa susu dengan kurma. Salah satunya dairy milk dan almond milk.

Euis mengungkapkan kepuasannya bergabung menjadi peserta Jakpreneur. Menurutnya, Jakpreneur bukan hanya sebagai program, namun sebuah komunitas pelaku usaha kecil yang memacu untuk bertahan dan berkembang.

"Siapapun bisa memanfaatkan fasilitas Jakpreneur sebaik-baiknya. Semua programnya sangat membantu dan mengembangkan para pelaku usaha yang tergabung di dalamnya," kata Euis saat diwawancarai, di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Ia mengisahkan awal usahanya tersebut. Sejak awal Juli 2018, ia bersama teman-temannya mencoba peruntungan melalui berjualan produk Milk Hunter melalui online shop. Namun kurang berkembang. Inspirasi pun datang saat kondisi orangtuanya yang mengalami diabetes untuk membuat minuman alami tanpa pemanis buatan ataupun bahan pengawet.

"Jadi ini 100 persen bahan alami. Manis dari gula, kami ganti dengan kurma," ujarnya.

Euis bergabung di Jakpreneur sekitar akhir tahun 2018. Pada awal keikutsertaannya, ia mendapatkan pelatihan halal gratis.

"Sama sekali tidak dipungut biaya. Setelah masuk Jakpreneur semua difasilitasi, dari pelatihan digital marketing, izin usaha hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hingga berkesempatan mengikuti bazar secara gratis. Untuk itu, kami pelaku UMKM berusaha untuk berjualan dengan produk yang berkualitas terbaik di bazar tersebut," ungkap dia.

Adapun, sejak awal usaha melalui Milk Hunter, ia mengaku bermodalkan Rp200.000 yang digunakan untuk membeli susu dan kurma. Namun saat ini, bermodalkan Rp2.000.000 per bulan, dirinya mengaku bisa mendapatkan omzet hingga belasan juta rupiah.

"Sekarang satu bulan modal bisa Rp2.000.000, omzet bisa mencapai Rp7.000.000 sampai Rp12.000.000 per bulan,” terangnya.

Sebelum pandemi, ia sempat memiliki dua orang karyawan, tapi ketika pandemi melanda, ia tidak memiliki karyawan lagi. Namun, ia mengaku seiring kondisi ekonomi dan omzetnya mulai bangkit, saat ini ia kewalahan dan membutuhkan bantuan karyawan.

Program Jakpreneur

Jakpreneur merupakan program yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta untuk pengembangan kewirausahaan bagi para pelaku UMKM yang kolaboratif dan menyediakan berbagai fasilitas untuk menstimulasi usaha di Jakarta.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, jumlah peserta yang tergabung di Jakpreneur per 3 September 2021, mencapai 264.213 peserta.

"Ada 165.329 peserta yang mengikuti pelatihan dan sebanyak 125.864 peserta yang mengikuti pendampingan. Peserta yang sedang dalam proses perizinan ada 140.442 peserta, sebanyak 42.939 peserta mengikuti pemasaran, sebanyak 32.059 peserta yang sudah mengikuti pelaporan keuangan, dan sebanyak 5.621 peserta yang mengikuti permodalan," katanya di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Elisabeth menambahkan, jumlah Kios Jakpreneur yang sudah dibangun mencapai lima kios Jakpreneur. Rincian lokasinya adalah satu kios terletak di Jalan Pamekasan, dua kios di Jalan Purworejo, dan dua kios lagi ada di Terowongan Kendal.

"Untuk target pembangunan Kios Jakpreneur di tahun ini sebanyak 10 kios," terang dia.

Lebih lanjut Elisabeth menerangkan, UMKM yang akan mengisi kios Jakpreneur merupakan binaan dari 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemprov DKI sebagai Pengampu Jakpreneur. Jakpreneur akan dikurasi oleh masing-masing SKPD pembina bersama Dinas PPKUKM dengan ketentuan yang merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PPKUKM No. 340 Tahun 2020 tentang Kriteria Produk dan Kriteria Tenan untuk Ruang Pemasaran Bagi Usaha Mikro dan Kecil di sisi jalan utama.

"Selanjutnya, hasil kurasi tersebut disampaikan kepada Dinas PPKUKM untuk diteruskan kepada pengelola Kios Jakpreneur untuk kemudian dikurasi kembali oleh pengelola kios," terangnya.

Sementara itu, guna memberikan kemudahan dalam berbelanja bahan baku murah bagi anggota Jakpreneur, tersedia juga program Closeloop. Melalui program ini, setiap anggota Jakpreneur dapat langsung berbelanja barang kebutuhan di seluruh gerai yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

"Yakni, melalui 51 gerai MiniDC, 4 gerai JakGrosir, 34 gerai JakMart yang tersebar di 5 kota Administrasi dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu," ucapnya.

Di sisi lain, modal merupakan salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Tentunya, dibutuhkan bantuan modal yang dapat digunakan sebagai modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.

Menyikapi hal itu, Elisabeth menjelaskan, selain pelatihan dan pendampingan, juga ada bantuan modal. Contohnya, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan salah satu stimulus yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM.

"Hingga akhir Agustus 2021 Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan sebanyak 168.602 data usaha mikro sebagai calon penerima BPUM," jelasnya.

Sampai akhir Agustus 2021, pelaku UMKM yang sudah mendapatkan BPUM untuk DKI Jakarta sebanyak 484.125 orang. Penerima BPUM tersebut selain bersumber dari usulan tahun ini juga dari usulan Tahun 2020.

"Selain BPUM, Pemprov juga memfasilitasi permodalan dengan Bank DKI atau Bank Himbara baik melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun reguler," ungkapnya.

Sementara, terkait progres kawasan UMKM dan sentra ekspor UMKM di Kota Tua, dia menjelaskan, saat ini sedang dalam proses pembuatan dasar hukumnya. Yakni, Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Sentra Kawasan UMKM yang masih dalam proses di Biro Hukum.

"Saat ini sedang dalam proses pembuatan dasar hukumnya. Sehingga belum dapat ditentukan jenis usaha dan lokasi pastinya," kata Elisabeth.