Jaksa KPK: Yorry Paksa Tanah di Munjul untuk Hunian DP 0 Rupiah
Foto : Ilustrasi (pixabay)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Yoory Corneles Pinontoan memaksa lahan di Pondok Rangon, Cipayung, untuk rumah DP 0 rupiah. Perbuatan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya itu membuat negara merugi Rp152.565.440.000 (Rp152 miliar). 

"Terdakwa mengetahui bahwa tanah Munjul tersebut tidak akan bisa dipergunakan untuk membangun proyek 'hunian DP 0 rupiah', namun tetap menyetujui pembayaran sisa pelunasan," kata Jaksa M Takdir Suhan saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2021).

Keputusan Yoory tersebut melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 mengenai pengadaan barang dan jasa harus mencapai target dan sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perbuatannya, Yoory didakwa telah memperkaya orang lain serta korporasi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Yoory dinyatakan memperkaya Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku Beneficial Owner PT Adonara Propertindo sebesar Rp152 miliar.

Yoory kemudian didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*/yp)