Permukiman Kumuh Perlu Ditata; DPRD Dorong Pembentukan Lembaga Khusus
Foto :

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk lembaga khusus untuk penataan permukiman kumuh di Ibu Kota.

Menurut Kenneth dalam keterangan di Jakarta,  (14/10/2021) selama ini tidak ada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang khusus menangani penataan kampung.

Apalagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengklasifikasi daftar-daftar RW Kumuh dan lebih mengandalkan BPS dalam melakukan pendataan RW-RW kumuh tersebut.

"Memang tupoksi DPRKP DKI itu mengelola aset Pemprov DKI seperti rusunawa, tapi perkampungan kumuh harus juga menjadi perhatian khusus, karena masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tersebut rata-rata sudah memegang KTP DKI. Mereka juga punya hak yang sama, kita berbicara azas keadilan di sini," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus membuat lembaga khusus yang untuk penataan kampung kumuh supaya pada saat mendata di lapangan bisa lebih fokus dan tepat sasaran.

Terlebih kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang sangat serius di Ibu Kota dan permukiman kumuh juga masih bertaburan di tengah megahnya gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.