RAPBD DKI 2022 Disepakati Rp82,47 Triliun
Foto :

Jakarta, HanTer - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati nilai anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp82,47 triliun. Angka ini lebih rendah sekitar Rp2 triliun dibanding kesepakatan dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2022 sebesar Rp84,88 triliun pada 15 November 2021 lalu.

Rencana anggaran Rp82,47 triliun tersebut telah disusun melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, dan bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Adapun kesepakatan tersebut diputuskan usai pendalaman dan penelitian akhir yang dilakukan secara vertikal, mulai dari pimpinan dewan, pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi partai politik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui forum Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

"Berdasarkan hasil pembahasan komisi-komisi bersama eksekutif Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif bahwa rancangan APBD DKI 2022 Rp82,47 triliun dapat disetujui," kata Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat (26/11/2021)

Prasetyo mengatakan, besaran angka tersebut berubah dari usulan awal karena mengalami sejumlah penyesuaian. Salah satunya, menunda izin pemberian pinjaman daerah untuk PT Jakpro pada kegiatan pembangunan ITF Sunter sebesar Rp2,8 triliun.

Selain itu, adanya sejumlah kesepakatan penetapan pagu anggaran yang akan masuk ke dalam RAPBD DKI 2022, antara lain  belanja bantuan keuangan Rp479,75 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp2,83 triliun dan proyeksi sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) tahun 2021 Rp4,8 triliun.

Kemudian, penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2022 sebesar Rp5,53 triliun untuk empat badan usaha milik daerah (BUMD). Rinciannya, kepada PT MRT Jakarta Rp4,71 triliun, PDAM Jaya Rp322,57 miliar, Perumda Sarana Jaya (Program DP Nol Rupiah) Rp250 miliar dan PD PAL Jaya Rp200 miliar.

"Hasil Badan Anggaran ini juga sudah merupakan hasil Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab)," ungkap pria yang akrab disapa Pras ini.

Sebelum kesepakatan ini diputuskan, kata dia, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan catatan-catatan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD  DKI Jakarta tahun anggaran 2022 dalam rapat kerja Banggar di waktu yang sama. Catatan-catatan yang disampaikan komisi DPRD DKI diberikan setelah melalui pembahasan Komisi-komisi bersama SKPD mitra kerja, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

Hingga akhirnya disepakati nilai KUA-PPAS sebagai landasan pembentukan Perda Perubahan APBD DKI tahun anggaran 2022 saat itu sebesar Rp84,88 triliun.