DKI Beri Kesempatan Direksi Transjakarta Berbenah Pasca Rentetan Kecelakaan
Foto : Bus Transjakarta tabrak pos lalulintas di PGC (TMC Polda Metro Jaya)

Jakarta, HanTer - Meski ada desakan untuk memecat direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Pemerintah DKI Jakarta tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk berbenah. Desakan itu mencuat karena adanya rentetan kecelakaan yang dialami Transjakarta di sejumlah wilayah Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku, ada desakan dari beberapa anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta agar pemerintah daerah memecat sejumlah direksi Transjakarta. Mereka dianggap kurang optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa transportasi.

"Itu (desakan) silakan saja, semua boleh memberikan masukan, pendapat dan rekomendasi. Tetapi semua kebijakan yang Pemprov DKI Jakarta ambil, melalui sebuah proses yang baik dan sesuai SOP (standar operasional prosedur)," ujar Ariza usai menghadiri kegiatan PWNU DKI Jakarta di Matraman, Jakarta TImur pada Rabu (8/12/2021).

"Dari situ akan kami lihat dan berikan kesempatan pada jajaran untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya," lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Dalam kesempatan itu, Ariza mengungkapkan pemerintah daerah juga akan mengeluarkan kebijakan menyusul rentetan kecelakaan yang dialami Transjakarta. Hingga kini, Transjakarta telah menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami rentetan kecelakaan tersebut.

"Terkait kecelakaan kami sudah koordinasikan dengan KNKT nanti beberapa hari ke depan akan ada satu kebijakan, di mana merespon belakangan ini terjadi peningkatan kecelakaan," katanya.

Ariza mengatakan, pramudi Transjakarta juga harus memiliki daya konsentrasi yang tinggi dalam bekerja. Hal ini berkaca pada medan lalu lintas Transjakarta yang cenderung lurus serta dilengkapi pembatas di sisi dan kanan jalurnya.

"Jadi mereka cepat capek dan cepat bosan, dan cepat ngantuk kalau jalan lurus dan ada pembatas. Berbeda jalan Transjakarta dengan jalan-jalan biasa," ujar Ariza.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak memecat direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul rentetan kecelakaan lalu lintas. Bahkan mereka kedapatan asyik menonton tari perut (belly dance) saat rapat, hal itu terungkap berdasarkan video yang beredar di kalangan Legislator DKI Jakarta.

Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menjadi mitra Transjakarta, berang dengan hal itu. Mereka menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi di BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang jasa transportasi.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim menilai perbuatan para pegawai tersebut tidak mencerminkan sikap yang baik, apalagi di tengah rentetan kasus kecelakaan yang dialami Transjakarta. Perempuan dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyebut, mereka tidak bermoral karena dibanding menyaksikan hiburan semata, hendaknya mereka fokus pada pelayanan transportasi untuk masyarakat.

"Para direksi Transjakarta yang melakukan rapat sambil melihat tontonan tarian striptis jelas cacat moral. Tidak boleh ada toleransi bagi mereka, sanksi pemecatan pantas diterima oleh mereka," ujar Nur Afni Sajim pada Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, jika para direksi yang cacat moral tersebut dibiarkan begitu saja, dampaknya akan mengganggu kinerja Transjakarta dan direksi lainnya. Afni sendiri sudah melihat video terkait adanya sejumlah direksi Transjakarta yang sedang berkumpul dan makan, sambil menonton hiburan belly dance.

Bahkan dari video tersebut, pihaknya melihat ada beberapa direksi yang sampai saat ini masih memegang jabatan strategis di Transjakarta.

"Dari video yang saya lihat, saya menduga dari beberapa direksi yang terlibat dalam tontonan tarian striptis ini, ada yang masih menjabat diposisi strategis di Transjakarta. Nah mereka ini yang layak dan harus diberi sanksi pemecatan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti kecelakaan yang kerap dialami Bus Transjakarta. Dia menegaskan kepada pihak Transjakarta, agar bisa memberikan sanksi tegas kepada operator bus.

"Transjakarta jangan cuman memberikan sanksi berupa kepada operator hanya pemberhentian armada atau pengurangan kilometer, tetapi harus ada sanksi denda yang harus dibayar operator," ujarnya.

Afni juga meminta kepada pihak Transjakarta untuk memperbaiki atau merevisi adendum kontrak kerjasama dengan operator. Tujuannya demi meningkatkan pelayanan Transjakarta di masa mendatang.