Diskusi 4 Pilar MPR RI: Menunggu Pemilu Berintegritas 

Danial
Diskusi 4 Pilar MPR RI: Menunggu Pemilu Berintegritas 
Diskusi 4 Pilar MPR RI

Jakarta, HanTer -- Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas diangkat menjadi tema dalam acara  4 Pilar MPR RI, yang tengah hangat menjadi bahan perbincangan masyarakat serta tentunya berlangsung lancar.

Ferry Mursyidan Baldan dari Badan Pemenangan  Nasional (BPN) Prabowo - Sandi dalam kesempatannya mengungkapkan pemilu yang berkualitas, indikatornya sangat jelas dan wajib hukumnya berjalan aman dan damai.

"Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa pemilu itu adalah simbol peradaban bangsa, ini sebuah hajatan dan indikator kualitas kebangsaan kita, tatkala kita abaikan tentang ini atau membiarkan berbagai hal yang menurunkan indikator penyelenggaraan pemilu akan berdampak pada kehidupan kebangsaan kita, paling tidak 5 tahun kedepan," kata Ferry kepada wartawan di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Menurut Ferry, apapun hasil pemilu yang dihasilkan melalui cara yang tidak benar apalagi dengan penuh kecurangan dan sebagainya, ini bukan soal kekuasaan tetapi siapapun yang memperoleh mandat dari masyarakat pada pemilu nanti, itu adalah sebuah cerminan bahwa pemilih menginginkan pilihannya.

"Ketika kita abai tentang ini maka peradaban bangsa kita ini akan mengalami satu problema serius, artinya hasil pemilu apapun, jika tidak terselenggara dengan cara yang benar, cara yang seharusnya maka hasil pemilunya, menjadi faktor yang menurunkan citra bernegara kita di luar (negeri). Jadi apapun hasilnya kedepan kita akan menjadi negara yang tidak dihargai dalam percaturan internasional," ujar mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Sementara itu Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Effendi MS Simbolon mengatakan, menjelang Pemilu seharusnya negara yang harus memfasilitasi soal debat calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya soal waktu pun jangan singkat serta memunculkan rasa tidak puas di masyarakat.

"Jangan lagi ada keterlibatan pihak swasta, terganggu oleh iklan, waktu pun terbatas. Kita menginginkan masyarakat lebih mengenal jauh calon pemimpin negara ini, merekalah yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Effendi.

Kemudian dalam hal proses penghitungan suara, Effendi mengungkapkan harus ada langkah preventif yang harus dilakukan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terjadi kericuhan baik itu di pusat dan di daerah.

"Sebaiknya yang awal dilakukan adalah penghitungan jumlah suara legislatif, sebab kalau calon presiden dan calon wakil presiden ini hanya ada dua pasangan calon," katanya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno sejalan dengan Effendi, lantaran hal ini guna mengantisipasi euforia yang berlebihan namun merugikan di masyarakat.

Adi juga menerangkan KPU harus zero enemy.

"KPU itu melayani masyarakat, bukan partai atau golongan tertentu," ujarnya.