Nur Wahid Sebut Wajar MK Kabulkan Uji Perppu Corona
Foto :

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai wajar apabila Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materi (judicial review) yang diajukan banyak pihak atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

 


Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2020), menilai perppu tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat menimbulkan darurat konstitusi.

Kalaupun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 perlu diapresiasi, menurut dia, itu karena Pemerintah tidak menghadirkan perppu untuk legalisasi darurat sipil, sebagaimana sempat diwacanakan dan menuai kritik dari banyak pihak.

"Perppu itu kalaupun didukung adalah untuk segera hadirkan payung hukum yang legal konstitusional untuk atasi pandemi COVID-19," kata HNW.

Perppu yang semula untuk mengatasi darurat nasional COVID-19 itu ternyata malah berisikan ketentuan-ketentuan yang justru menunggangi kondisi dan/atau dengan dalih "kegentingan yang memaksa" untuk melegalisasikan berbagai ketentuan dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam UUD.

HNW menegaskan bahwa perppu yang merupakan produk dari UUD NRI  Tahun 1945 sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (1) tentunya tidak dihadirkan untuk melegalkan pelanggaran terhadap UUD, apalagi melanggar prinsip-prinsip utama konstitusi Indonesia, seperti prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat 3) dan hak budget ada di DPR (Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3.

Lebih lanjut, HNW menilai Pasal 27 ayat (1) , (2), dan (3) Perppu 1/2020 tampak jelas melanggar prinsip negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

"Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) seperti memberikan keistimewaan pejabat tertentu untuk punya kekebalan hukum dan tak bisa dikenai pasal tindak pidana korupsi maupun untuk diadukan ke PTUN. Bahwa apa pun yang mereka putuskan/lakukan itu tidak merupakan kerugian negara," ujarnya.

Padahal, menurut dia, itu ranahnya penegak hukum dan dengan diberlakukannya kewenangan penetapan dan atau perubahan APBN melalui ketentuan perppu dengan tanpa batas itu, jelas tidak sesuai dengan UUD, dan malah mengambil alih hak konstitusional DPR terkait hak anggaran.